Waktu Terbatas, Cagub & Cawagub Berikan Jawaban Singkat

Jakarta - Debat publik cagub-cawagub Adang Daradjatun-Dani Anwar dan Fauzi Bowo-Prijanto telah dimulai. Namun waktu yang diberikan kepada pasangan untuk menjawab terbatas. Sehingga pasangan cagub dan cawagub hanya bisa memberikan jawaban singkat.Setiap pasangan hanya diberi kesempatan menjawab dalam waktu 2 menit. Sedangkan panelis diberi kesempatan memberikan satu pertanyaan.Direktur Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra mendapat kesempatan pertama bertanya. Pertanyaan kedua dilontarkan pakar perkotaan dan sosiologi Gumilar R Somantri.Pertanyaan kedua panelis ini dijawab pasangan cagub dan cawagub yakni, Adang-Dani. Namun pertanyaan pertama dan kedua, untuk pasangan Fauzi Bowo, hanya Foke yang menjawab, karena terbatasnya waktu. Prijanto baru mendapat kesempatan pada saat panelis ketiga dan keempat melontarkan pertanyaan. Adang mengatakan visi dan misinya adalah bagaimana membuat warga Jakarta sejahtera, aman dan modern. "APBD akan berpihak pada masyarakat miskin," jawabnya.Adang menjanjikan akan menggratiskan biaya sekolah sejak SD hingga SMA. Selain itu juga akan memberikan asuransi kesehatan kepada masyarakat miskin.Sementara itu, Fauzi Bowo menjanjikan untuk bekerja keras mulai hari pertama bertugas. Dirinya berjanji akan konsisten dalam membangun kebutuhan masyarakat seperti pembangunan Megapolitan dalam prinsip kebersamaan."Seandainya mengizinkan, saya kenal Jakarta dan kami berdua akan bekerja keras. Solusi di tangan kami," imbuhnya.Pertanyaan terakhir diajukan pengamat hukum Bambang Wijayanto. Mereka ditanya mengenai bagaimana kontrol pemberantasan korupsi.Prijanto menjelaskan, dalam penanggulangan korupsi perlu dilakukannya pengawasan yang ketat. "Kita harus ingatkan, sesungguhnya yang kita lakukan ada balasan," ujarnya.Sedangkan Adang mengatakan, dalam pemberantasan korupsi ini perlunya pembinaan personel. "Bagaiman pelaksanaan penegakan hukum apabila pejabat terbukti. Sebagai seorang pemimpin pasti akan melakukan perubahan, dengan catatan profesional diperhatikan apabila sudah terbukti dan perlu dilakukan penegakan hukum," katanya. (mly/mly)