Karyawan Bank Mandiri Longmarch ke Istana Wapres

Jakarta - Meski mengaku mendapat intimidasi berupa ancaman pemecatan jika menggelar demo, 300-an karyawan Bank Mandiri tidak gentar. Mereka longmarch menuju Istana Wapres.Aksi dilakukan untuk menuntut keadilan dan kesejahteraan. Mereka yang tergabung dalam Serikat Pegawai Bank Mandiri (SPBM) ini telah berkumpul di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat sejak pukul 08.00 WIB, Sabtu (4/8/2007).Longmarch dimulai pukul 11.00 WIB menuju Istana Wapres, Jl Medan Merdeka Selatan. Mereka berjalan berbaris sambil memegang tali sebagai pembatas."Yang hadir di sini siap dipecat?" tanya sang orator. "Siaaappp!" sahut massa serentak.Selain karyawan Bank Mandiri pusat, turut serta karyawan kantor wilayah dan cabang seperti dari Manado, Ternate, Yogyakarta, Solo, Jambi, Makassar.Berbagai atribut mereka kenakan, seperti ikat kepala warna merah jambu bertuliskan "SPBM", spanduk dan ID pegawai. Rencananya aksi diakhiri di depan Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara.Menurut Ketua Umum SPBM Mirisnu Viddiana, jumlah demonstran yang sebenarnya sudah terdaftar mengikuti aksi sebanyak 1.500 orang. Tapi karena adanya intimidasi itu, jumlahnya menyusut."Kita diintimidasi sejak dua hari lalu dari pihak manajemen. Bahkan pagi ini intimidasi itu masih gencar, seperti serangan fajar. Intimidasi itu melalui surat dan video," katanya.Selain itu, lanjut perempuan yang disapa Viddi ini, suami dan istri karyawan semuanya ditelepon. "Intinya, kalau ikut demo, akan di-PHK," ujarnya.Dijelaskan dia, ancaman dengan video dilakukan dengan cara, manajemen Bank Mandiri mengirimkan rekaman video Dirut Bank Mandiri Agus Marto Wardoyo ke setiap cabang. Seluruh karyawan diminta menyaksikan rekaman tersebut."Aksi terpaksa dilakukan karena adanya kebijakan yang tidak populer dari pimpinan Bank Mandiri yang menyakitkan hati karyawan," kata Viddi.Tiba-tiba, sambung dia, ada kebijakan program kesepakatan pensiun dini (PKPD) kepada karyawan secara paksa. Yang kedua soal kenaikan gaji yang tidak fair persentasenya. Massa juga menuntut transparansi penghitungan gaji dan insentif alias uang lembur. (sss/ana)