.webp)
Anggota Komisi XII DPR RI Jamaludin Malik mempertanyakan keberadaan PLTU Tanjung Jati, Jepara yang menurutnya belum sepenuhnya memberi manfaat bagi masyarakat sekitar. Dia menyoroti kondisi infrastruktur desa-desa sekitar PLTU yang justru rusak parah, khususnya di Desa Bondo, Kec. Bangsri, Kabupaten Jepara.
Dia menekankan program tanggung jawab sosial PLTU atau Corporate Social Responsibility (CSR) seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Hal itu diungkapkan olehnya dalam forum rapat bersama jajaran Kementerian ESDM, PT PLN (Persero) dan stakeholder di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (24/9/2025).
"Saya ini sukanya blusukan, suka sudut-sudut Jepara terpencil saya tahu. Ironisnya kampung-kampung di dekat PLTU itu jalannya rusak-rusak. Nah ini yang saya pertanyakan selama ini CSR-nya kemana? Bukankah lebih utamakan di daerah sekitar?" kata Jamaludin dalam keterangan tertulis, Kamis (25/9/2025).
Jamaludin menilai selama ini tidak ada keterbukaan soal siapa saja penerima manfaat CSR. Hal itu membuat publik bertanya-tanya bahkan dia menduga sebagian besar keuntungan proyek energi justru tidak dirasakan rakyat Jepara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pak, apakah benar sebagian besar keuntungan proyek ini lari ke luar negeri sementara masyarakat Jepara hanya kebagian polusi dan penyakit. Ini pernyataan lho kalau memang beroperasi dengan standar internasional, kenapa laporan CSR tidak pernah diumumkan terbuka, apa ada yang ditutup-tutupi?," ujarnya.
Persoalan lain yang disoroti Jamaludin adalah pembangunan gardu induk di Kecamatan Nalumsari, Jepara sejak 2018. Dia menegaskan bahwa proyek tersebut berjalan tanpa sosialisasi yang memadai, sehingga memicu aksi demonstrasi warga.
"Jadi pelaksanaannya di desa itu pak, tidak ada sosialisasi sama sekali. Sehingga tiang-tiang itu dipasang di rumah-rumah warga mereka bertanya-tanya, katanya untuk mengganti tiang lama yang sudah rusak tau-tau digunakan untuk pembuatan gardu induk. Hari ini ada demo pak, hari ini di kampung saya pada ngomong, Jamaludin Malik kemana saat rakyat pada demo, boleh dicek ke bupatinya. Jadi masalah muncul karena dari 2018 itu tidak ada sosialisasi," ucapnya.
Dia menilai sejatinya program program pemerintah sifatnya adalah baik. Namun, dalam persoalan ini, pada pelaksanaannya, dirinya memandang ada hal yang tidak semestinya namun telah dianggap menjadi biasa.
"Melanggar dulu, pokoknya jalan sik izin urus belakangan, sosialisasi belakangan. hal-hal seperti ini yang menimbulkan masalah-masalah kita pak," kata Jamaludin.
Dia pun berharap pemerintah dan pihak terkait yaitu PLN memberi perhatian serius terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat. Jamaludin menegaskan, meski kritiknya berisiko menimbulkan resistensi dari pihak tertentu, menurutnya DPR tidak boleh diam.
Dia menekankan bahwa tugas wakil rakyat adalah menyuarakan kepentingan masyarakat, apapun konsekuensinya.
"Kita ini DPR, kita harus menyampaikan apa adanya. Kita berdiri dengan rakyat, apapun resikonya," ujarnya.
Menyikapi hal itu, Direktur Manajemen Pembangkit PT PLN Rizal Calvary Marimbo menyampaikan permohonan maaf atas persoalan yang terjadi, serta keresahan masyarakat di sekitar PLTU Tanjung Jati, Jepara.
Dia menyampaikan akan membentuk tim serta akan turun langsung ke lokasi untuk meninjau berbagai masalah yang terjadi di lapangan serta keluhan dari masyarakat sekitar.
"Saya ingin mengetahui secara jelas bagaimana sistem di sana, nanti ada tim menjelaskan apa kejadian-kejadian yang sangat micro itu terjadi di sana. Kita akan catat, saya juga akan langsung mengevaluasi," tutup Rizal.
Tonton juga Video: KPK Tetapkan 3 Tersangka Korupsi PLTU di Sumbagsel
