.webp)
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi temuan Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI yang menemukan lahan milik Pemprov dijadikan parkir ilegal di kawasan Jakarta Selatan selama 21 tahun. Pramono mengaku akan mengecek temuan itu.
"Yang pertama saya belum tahu, tapi nanti saya akan dalami, saya akan cek. Dan saya akan minta kepada siapapun yang bertanggung jawab untuk pasti harus bertanggung jawab untuk itu," kata Pramono di Balai Kota, Kamis (25/9/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pansus Perparkiran sebelumnya melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada lokasi parkir ilegal di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Ahmad Lukman Jupiter, mengatakan lahan milik Pemprov DKI dijadikan kantong parkir selama 21 tahun tanpa menyetor pajak.
"Bayangkan, sudah 21 tahun dikelola tanpa izin resmi dan tanpa bayar pajak. Hitungan kasar kami, potensi kerugian pendapatan daerah mencapai Rp 37,8 miliar," kata Jupiter dalam keterangan, Rabu (24/9).
Ia pun memerinci, penghitungan didasarkan pada estimasi omzet parkir sekitar Rp 50 juta per hari atau Rp 1,5 miliar per bulan. Dari jumlah tersebut, kata dia, kewajiban pajak yang seharusnya disetorkan ke kas daerah sekitar Rp 150 juta per bulan.
"Kalau dikalikan 21 tahun, ya hilang Rp 37,8 miliar. Itu jelas penggelapan pajak," tegasnya.
Jupiter menilai praktik itu bisa berlangsung lama lantaran adanya pembiaran. Ia pun mendorong Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk mengevaluasi dan mengganti jajaran terkait yang lalai dalam menjalankan tugas di lapangan.
"Kalau lahan Pemprov dikuasai tanpa kontrak resmi, tanpa sewa, itu rawan diserobot permanen. Kami khawatir ada keterlibatan oknum dari dalam. Karena itu, kami dorong Gubernur berani mengevaluasi dan mengganti pejabat yang lalai," ungkapnya.
Simak Video 'Kondisi Jalan di Cawang Bila Tak 'Dijajah' Meja PKL-Parkir Liar':
(bel/zap)
