.webp)
Badan Musyawarah (Bamus) Betawi menilai Jakarta perlu menyiapkan regulasi baru untuk menghadapi perubahan status dari Ibu Kota Negara menjadi kota global dan berbudaya. Salah satunya dengan merevisi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi.
Ketua Umum Bamus Betawi, Riano P Ahmad, mengatakan transformasi Jakarta pasca pemindahan Ibu Kota menuntut kesiapan seluruh pihak, termasuk melakukan revisi atas beberapa regulasi.
"Bahwa perubahan status kota Jakarta yang tidak lagi sebagai Ibu Kota akan berdampak kepada perubahan regulasi. Seperti direvisinya Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi," kata Riano dalam Dialog Interaktif Jakarta Pasca Pemindahan Ibu Kota, Rabu (24/9/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia juga mengajak warga Jakarta bersiap menghadapi perubahan Jakarta ketika nantinya bukan lagi ibu kota.
"Kami mengajak warga Jakarta untuk bersiap memasuki era baru pasca Jakarta yang tidak lagi menjadi Ibu Kota. Masyarakat Betawi harus lebih siap dalam menghadapi Jakarta sebagai kota global,"
Riano menyebut perubahan status Jakarta akan berimplikasi langsung terhadap regulasi. Oleh karena itu, revisi Perda Kebudayaan Betawi menjadi penting agar kebijakan ke depan mampu menampung masukan sekaligus menjawab tantangan era baru.
"Untuk itu, diharapkan dari kajian diskusi hari ini bisa menjadi wadah menampung masukan untuk ke depan. Tentu kami butuh partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat Betawi," ujarnya.
Sementara itu, tokoh Betawi Beky Mardani menilai pembangunan kebudayaan di Jakarta belum cukup mengangkat ekonomi masyarakat Betawi.
"Pembangunan kebudayaan sejauh ini belum cukup mengangkat ekonomi masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari indeks kebudayaan yang menurun, khususnya di bidang ekspresi kebudayaan dan ekonomi kebudayaan," kata Beky.
Tonton juga Video Senangnya Warga Saksikan 'Jakarta Dalam Warna': Kalau Bisa Rutin
