Nasib Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kini terang usai Presiden Prabowo Subianto menggeser Erick Thohir dari posisi Menteri BUMN menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Kementerian tersebut akan diturunkan menjadi badan dan di bawah kendali Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Perubahan ini akan diatur dalam revisi UU BUMN. DPR RI telah menerima DPR RI menerima surat presiden (surpres) terkait pembahasan revisi Udang-Undang tentang BUMN yang dibacakan dalam rapat paripurna DPR RI ke-5 masa persidangan 1 tahun sidang 2025-2026.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"R62 tanggal September hal RUU tentang perubahan keempat atas UU nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN," kata Ketua DPR Puan Maharani dalam rapat paripurna DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/9/2025).
Revisi UU BUMN lantas masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2026. Total DPR RI ada 67 Prolegnas Prioritas yang disepakati dalam rapat paripurna tersebut.
Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkap dalam revisi UU BUMN itu salah satunya mengatur perubahan Kementerian BUMN menjadi badan. Alasannya, karena operasional BUMN kini sudah banyak dikerjakan oleh BPI Danantara.
"Kementeriannya ya, kementeriannya karena kan sekarang fungsi Kementerian BUMN kita sebagai regulator. Nah, fungsi operasionalnya kan sudah lebih banyak dikerjakan oleh BPI Danantara. Jadi ada kemungkinan kementeriannya mungkin mau kita turunkan statusnya menjadi badan," kata Pras di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/9/2025).
Pras menunggu pembahasan revisi UU BUMN di DPR RI terkait nomenklatur BUMN. Ia menyebut ada beberapa masukan terkait RUU BUMN dari anggota DPR RI.
"Beberapa hal misalnya tentang masalah rangkap jabatan, kemudian masalah penyelenggara BUMN adalah penyelenggara negara, kemudian di situ juga harapannya bisa masuk BPK, KPK," ujar Prasetyo.
Ia juga menyebut revisi ini akan membahas peluang BUMN menjadi penyelenggara negara. Harapannya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga KPK bisa ikut mengawasi.
"Ini semangatnya adalah sekali lagi semangatnya adalah untuk mendorong BUMN-BUMN kita meningkatkan kinerjanya menjadi good corporate governance," imbuhnya.
Revisi UU BUMN ini ditargetkan selesai dalam waktu dekat. Pras menargetkan revisi undang-undang tersebut selesai sebelum masa reses.
"Secepat-cepatnya. Ya kita berharap lebih cepat kalau bisa minggu ini selesai, minggu ini. Kalau bisa selesai sebelum reses, ya kita selesaikan," ungkap Pras.
Erick Thohir dilantik menjadi Menpora oleh Prabowo pada 17 September 2025 lalu. Pelantikan ini sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) 96P/2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan menteri dan wamen Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.
Prabowo kemudian menunjuk salah satu wamen yakni Dony Oskaria sebagai Plt Menteri BUMN.
Simak juga Video 'Pemerintah Buka Peluang Lebur Kementerian BUMN ke Danantara':