.webp)
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi krisis iklim. Menurutnya, bencana ekologis ini mulai berdampak pada kesehatan dan sosial seperti di Jakarta, Bali, dan wilayah lain.
"Menghadapi krisis iklim kita bukan berkompetisi, tapi kolaborasi. Pemerintah, swasta, NGO, dan masyarakat sipil harus saling menguatkan. Karena itu MPR RI hadir bukan hanya sebagai rumah kebangsaan, tetapi juga rumah kolaborasi. Sebagai titik temu untuk merumuskan solusi bersama," ujar Eddy dalam keterangan tertulis, Selasa (23/9/2025).
Ia menjelaskan, semangat kolaborasi tersebut menjadi dasar kerjasama MPR RI dengan Emil Salim Institute (ESI) untuk menggelar Indonesia Climate Change Forum (ICCF) 2025 pada 21 - 23 Oktober 2025 di Jakarta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tahun ini MPR menjalin kolaborasi dengan Emil Salim Institute untuk menyelenggarakan ICCF. Kehadiran MPR RI dalam ICCF 2025 adalah menjadi titik temu pemerintah, masyarakat sipil dan swasta untuk mewujudkan ketahanan pangan, air, wilayah dan energi di era perubahan iklim," sambungnya.
Eddy pun berharap forum tersebut dapat menghasilkan 'policy recommendation' yang strategis bagi delegasi Indonesia.
"Hasil dari ICCF 2025 diharapkan dapat menjadi momentum memperkuat posisi Indonesia dalam agenda global penanganan perubahan iklim di COP 30 mendatang. Pembahasan dalam ICCF nantinya juga akan berupaya memperkuat visi Presiden Prabowo untuk mewujudkan kedaulatan energi, pangan dan air," ungkapnya.
Selain itu, ICCF 2025 juga akan menyoroti isu aktual seperti krisis sampah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan pada sektor pengelolaan sampah.
"ICCF 2025 adalah panggung kolaborasi yang luas untuk memastikan ide-ide besar menghadapi perubahan iklim tidak berhenti di atas kertas, tetapi diperkuat hingga masuk ke ruang kebijakan dan memberi dampak nyata bagi masyarakat. Climate action starts now!," tuturnya.
Sementara itu, Ketua Yayasan Era Sharaddha Indonesia Amelia F. Salim berharap forum ini dapat menjadi rekomendasi kebijakan strategis pemerintah dalam merumuskan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
"ICCF 3 adalah momentum penting untuk memperkuat kesadaran publik dan merumuskan solusi nyata. Kita perlu memastikan bahwa ketahanan energi, air, pangan, dan wilayah tidak hanya menjadi agenda pemerintah, tetapi juga menjadi gerakan bersama seluruh elemen bangsa," jelasnya.
Ia menambahkan, ICCF 2025 juga menjadi wadah konsolidasi nasional menjelang Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP UNFCCC) ke-30 di Belém, Brasil.
"Sebagai bagian dari proses konsultatif menuju COP, ICCF mendorong tersusunnya Policy Brief dan Deklarasi Bersama sebagai representasi posisi dan komitmen nasional Indonesia terhadap penguatan NDC, peta jalan adaptasi, serta strategi pembiayaan dan transfer teknologi iklim," pungkasnya.
(ega/ega)
