.webp)
DPR menggelar rapat paripurna ke-5 masa persidangan I tahun sidang 2026-2025. Sebanyak 293 anggota DPR hadir dalam rapat paripurna yang salah satu agendanya adalah pengesahan RUU APBN 2026.
Rapat digelar di gedung Nusantara II MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025). Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.
Dalam sidang, hadir pimpinan DPR lainnya, yakni Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurizal, dan Saan Mustopa. Mulanya, Puan membacakan absensi anggota DPR terlebih dulu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI daftar hadir pada permulaan rapat paripurna hari ini telah ditandatangani oleh 293 orang anggota dari 579, dan dihadiri oleh seluruh fraksi yang ada di DPR RI," kata Puan.
"Dengan demikian, kuorum telah tercapai, dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim perkenankanlah kami selaku pimpinan dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-5 masa sidang I tahun sidang 2025-2026 hari Selasa, 23 September 2025, dan kami menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum," sambungnya.
Adapun agenda rapat hari ini adalah pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan terhadap RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026; laporan Badan Legislasi DPR RI terhadap hasil pembahasan atas Perubahan Prolegnas Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029, Perubahan Kedua Prolegnas Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 dan Prolegnas Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan; laporan Komisi III DPR RI terhadap hasil uji Kelayakan (fit and proper test) calon hakim agung dan hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung tahun 2025 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
Agenda rapat selanjutnya adalah laporan Komisi XI DPR RI atas hasil uji kelayakan calon anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dilanjutkan dengan pengambilan Keputusan dan laporan Komisi XII DPR RI terhadap hasil fit and proper test calon ketua dan anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (BPH Migas) masa jabatan 2025-2029 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
Simak juga Video 'DPR Gelar Rapat Paripurna RUU APBN 2026, 307 Anggota Hadir':
(amw/gbr)
