.webp)
Presiden Prabowo Subianto telah menargetkan 0% kemiskinan ekstrem pada 2026 dan penurunan angka kemiskinan relatif menjadi 4,5% pada 2029. Untuk mencapai target ini diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan seluruh usulan program daerah yang sejalan dengan strategi nasional pengentasan kemiskinan akan segera dijalankan. Hal itu disampaikan dalam audiensi bersama Bupati Solok, Bupati Bone Bolango, dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat di Kantor Kementerian Sosial, hari ini.
"Silakan teknisnya dikonsultasikan dengan pelaksana. Untuk urusan rumah layak huni bisa langsung ke PKP, sementara program lainnya akan dikoordinasikan sesuai bidang masing-masing. Harapan kita, masyarakat Indonesia bisa segera keluar dari kemiskinan dan kemiskinan ekstrem tahun depan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (22/9/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Agus Jabo sempat menjelaskan strategi pengentasan kemiskinan yang dijalankan Kemensos tidak lepas dari tiga mandat utama Presiden. Hal itu terdiri dari pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Sekolah Rakyat, serta bantuan sosial.
"Presiden selalu menekankan dua hal penting. Pertama, kita harus bekerja berdasarkan data dan kedua, bantuan sosial harus tepat sasaran," ungkapnya.
Ia menekankan sebesar apapun anggaran bantuan sosial (Bansos), jika datanya tidak jelas maka tidak akan efektif. Melalui DTSEN, pemerintah dapat mengetahui secara terperinci jumlah orang miskin di Indonesia, alamat lengkap, sekaligus profil mereka sehingga meningkatkan peluang bansos bisa tersalurkan secara tepat.
DTSEN digunakan untuk menjadi alat ukur agar bansos tepat sasaran dan strategi pengentasan kemiskinan melalui jalur pendidikan. Agus Jabo menyebutkan Sekolah Rakyat sebagai program prioritas Presiden adalah bentuk intervensi negara untuk anak-anak dari keluarga miskin.
"Pak Presiden ingin melalui Sekolah Rakyat, transmisi kemiskinan bisa diputus. Orang tua siswa juga sering bercerita pada saya, bahwa mereka sudah tidak ada harapan lagi untuk menyekolahkan anaknya tanpa Sekolah Rakyat," jelas Agus Jabo.
Selain DTSEN dan Sekolah Rakyat, Ia menuturkan strategi pengentasan kemiskinan juga bisa dilakukan melalui pemberdayaan sosial, program yang menjadi prioritas di Kementerian Sosial. Dengan slogan "Bantuan Sosial Sementara, Pemberdayaan Selamanya" Kemensos mendorong penerima bansos dapat mandiri melalui usaha produktif.
"Sudah ada contoh di Banyumas, dengan hasil kerajinan dari eceng gondok di desa tersebut diekspor sampai ke Amerika," imbuhnya.
Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Ari Yuswandi merespons positif arahan dari Agus Jabo. Ia menyebutkan akan mendukung program-program Kemensos dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem.
"Untuk Sekolah Rakyat, kami sudah memiliki tiga rintisan, dua di Padang dan satu di Solok. Kami juga tengah menyiapkan beberapa usulan lahan permanen di Dharmasraya, Lima Puluh Kota, Pasaman Barat, dan Solok. Tahun ini masih dalam tahap perencanaan dengan beberapa lokasi yang sudah dipersiapkan," katanya.
Ari mengungkapkan program pemberdayaan sosial juga mulai berkembang di Sumbar. "Banyak masyarakat miskin sudah berusaha mandiri, namun tetap membutuhkan penguatan," tambahnya.
Hal tersebut juga disampaikan Bupati Solok Jon Firman Pandu. Ia menyatakan siap mempercepat pemenuhan dokumen pendukung untuk pendirian Sekolah Rakyat rintisan dan juga permanen.
Di sisi lain, Bupati Bone Bolango Ismet Mile turut menyampaikan kebutuhan pembangunan 1.000 unit rumah bagi masyarakat pesisir yang terdampak bencana, serta kesiapan lahan Sekolah Rakyat.
"Kami sedang menyiapkan lahan sekitar 7 hektare untuk Sekolah Rakyat," ujar Bone.
Menanggapi hal itu, Agus Jabo mengarahkan agar Pemda Bone Bolango mengajukan proposal Kampung Siaga Bencana untuk wilayah rawan banjir.
"Nantinya akan ada lumbung serta penyediaan kebutuhan darurat seperti permakanan, tenda, dan alat tidur. Bisa langsung diajukan," pungkasnya.
Tonton juga Video: Kemiskinan Ekstrem Ditargetkan Jadi 0% di Tahun 2026
(akn/ega)
