Wakil DPRD DKI Jakarta Basri Baco menyebut tunjangan perumahan yang melekat pada pimpinan dan anggota dewan akan diseragamkan. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan tunjangan anggota DPRD di setiap daerah tidak mungkin seragam.
"Tidak mungkin seragam," kata Bima kepada wartawan, Minggu (21/9/2025).
Bima menerangkan hal itu karena yang menilai tunjangan perumahan DPRD adalah pemerintah daerah masing-masing. Tak hanya itu, kata Bima, dilakukan juga appraisal sesuai harga sewa rumah negara yang berbeda setiap daerah.
"Karena yang nilai tunjangan perumahan DPRD oleh masing-masing pemerintah daerah dan dilakukan oleh appraisal sesuai harga sewa rumah negara yang berbeda setiap daerah," ujar Bima.
Lebih lanjut, Bima mengatakan tunjangan perumahan tidak bisa seragam karena kondisi keuangan dan kemampuan setiap daerah berbeda. Nantinya, kata Bima, tunjangan itu akan diputuskan di peraturan kepala daerah, yang pembahasannya melibatkan anggota dewan dengan menyesuaikan keuangan daerah.
"Tidak seperti itu (seragam tiap daerah). Kondisi dan kemampuan keuangan setiap daerah berbeda beda. Itu diputuskan di peraturan kepala daerah. Jadi ada pembahasan antara dewan dan kepala daerah yang menyesuaikan keuangan daerah," ungkapnya.
(whn/dhn)