Ekonomi Nelayan Pulau Seribu Terhambat Gara-gara Birokrasi

Jakarta - Nelayan Kepulauan Seribu tengah nelangsa. Pemprov DKI Jakarta dinilai menghambat aktivitas ekonomi mereka. Birokrasi yang panjang dinilai menjadi penyebabnya."Penetapan tarif pengurusan izin bagi nelayan juga masih sulit dijangkau. Apalagi untuk nelayan kecil. Inilah sebabnya pertumbuhan perekonomian nelayan terhambat selama ini," kata salah seorang nelayan Kepulauan Seribu, Saputra.Dia menyampaikan uneg-unegnya itu dalam forum dialog antara cagub DKI Adang Daradjatun dengan Sarwono Kusumaatmaja, seperti diungkapkan dalam keterangan tertulis dari PKS, Rabu (1/8/2007)."Persyaratan yang harus dipenuhi nelayan untuk mengurus izin di suku dinas perikanan terlalu panjang. Akibatnya, banyak nelayan yang tak punya izin, sehingga sulit untuk berkembang," keluh Saputra.Saputra mengungkapkan, salah satu kendala dalam pengurusan surat izin tersebut adalah penetapan tarif. Untuk itu dia harus menguras kocek antara Rp 1-2 juta."Sebagai nelayan kecil, mana sanggup mengeluarkan uang sebesar itu. Padahal hasil penjualan tangkapan hanya Rp 50 ribu untuk menutupi biaya operasioal, dan sisanya untuk makan keluarga," tutur dia. (fiq/nvt)