.webp)
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Putri Zulkifli Hasan menekankan pentingnya langkah antisipatif Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Hal tersebut untuk mencegah kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di berbagai SPBU, baik milik Pertamina maupun swasta.
Ia mengatakan stabilitas distribusi energi merupakan salah satu kunci kepercayaan publik terhadap pemerintah.
"BBM adalah kebutuhan dasar masyarakat dan dunia usaha. Setiap gangguan distribusi akan langsung berdampak pada ekonomi rumah tangga, transportasi, hingga industri kecil dan menengah. Karena itu, pemerintah harus memastikan mitigasi yang matang agar tidak ada keresahan di masyarakat" ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (19/9/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, Putri juga menegaskan perlu adanya kebijakan yang berkeadilan antara SPBU Pertamina dengan swasta.
"Pertamina memang mendominasi dengan ribuan SPBU dan Pertashop, sementara swasta hanya sekitar 5%. Namun, keberadaan SPBU swasta juga menyerap tenaga kerja dan melayani masyarakat. Maka, setiap kebijakan harus memperhatikan keberlanjutan pelaku usaha dan pekerjanya" tuturnya.
Menurutnya, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung setiap kebijakan energi yang memperkuat ketahanan nasional. Ia juga mengingatkan pentingnya komunikasi publik yang transparan.
"Rakyat butuh kepastian, bukan kegaduhan. Mitigasi dan sosialisasi yang tepat akan menjaga public trust terhadap pemerintah, sekaligus mendukung agenda besar Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada" tandasnya.
Simak juga Video 'Karyawan SPBU Shell di Jaksel Jualan Kopi Buntut Stok BBM Kosong':
(anl/ega)
