.webp)
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Sultan Bachtiar Najamudin meminta Badan Gizi Nasional sebagai penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengurangi jumlah penerima MBG pada setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pasalnya, beberapa hari terakhir terjadi sejumlah insiden keracunan makanan MBG di beberapa wilayah, termasuk Bengkulu, Garut, lamongan hingga Bau Bau, Banggai Kepulauan dan kota Kupang.
Menurutnya, masifnya insiden keracunan MBG menunjukkan ada hal penting yang harus dievaluasi. Salah satunya adalah jumlah penerima yang terlalu banyak mencapai 3000 orang pada setiap SPPG, sehingga banyak mempengaruhi proses pengolahan bahan Pangan dan kualitas menu MBG.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"DPD RI secara kelembagaan mendukung penuh program MBG yang merupakan cara pemerintah meningkat kualitas SDM Indonesia. Harus kita akui, secara ekonomi program yang penting ini memberikan dampak yang signifikan pada ekonomi daerah," ujar Sultan dalam keterangan tertulis, Kamis (18/9/2025).
DPD RI secara kelembagaan menyampaikan apresiasi kepada BGN yang terus berupaya keras memperluas jangkauan penerima manfaat MBG hingga ke daerah terjauh dan terluar. DPD mendukung penuh program prioritas pemerintah yang bertujuan luhur ini.
"Sehingga mustahil rasanya jika program yang menyasar puluhan juta penerima dalam sehari terhindar dari insiden-insiden normal seperti yang terjadi akhir-akhir ini," ungkap Sultan.
Meski demikian, Sultan menyampaikan beberapa insiden keracunan makanan yang muncul dalam realisasi program MBG perlu kita kaji dan evaluasi bersama. Ini merupakan bentuk kepedulian kita semua terhadap program pemerintah.
"Insiden keracunan makanan dapat menyebabkan anak-anak dan orang tua trauma untuk kembali mengkonsumsi MBG. Kita tidak ingin program presiden yang baik ini disalahpahami dan justru menyebabkan persoalan sosial baru di daerah," tegasnya.
Oleh karena itu, ia mengatakan BGN perlu berkolaborasi dengan BPOM untuk membekali setiap SPPG, dengan satu karyawan yang memiliki kemampuan dalam pemeriksaan mutu pangan dan makanan.
Selain itu, Sultan juga mendorong peran serta semua pihak terkait di daerah, seperti Pemda, kepolisian dan masyarakat dalam mengawasi dan mendukung realisasi program MBG.
"Perlu diterapkan total quality management pada setiap SPPG dengan pendekatan best manufacturing practice. Karena pada prinsipnya, bahan dan proses pengolahan Pangan dapat berpengaruh ganda terhadap kesehatan jasmani, sebagai sumber energy dan gizi atau justru sebaiknya," tutupnya.
Lihat juga Video: Komisi IX DPR Minta BGN Tak Ragu Kasih Sanksi ke SPPG
