.webp)
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Cris Kuntadi mengungkapkan perencanaan pembangunan ketenagakerjaan harus dijalankan dengan penuh akuntabilitas dan dijaga dengan integritas. Menurut Cris, pertumbuhan dan kemajuan merupakan hasil dari proses yang direncanakan dengan baik, dilaksanakan secara bertanggung jawab, serta dilandasi nilai integritas yang konsisten.
"Perencanaan yang baik akan sia-sia jika tidak dijalankan dengan akuntabilitas. Dan akuntabilitas akan kehilangan makna bila tidak ditopang integritas," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu, (17/9/2025).
Hal itu dikatakan Cris dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Siklus Perencanaan yang digelar di Tangerang Selatan, hari ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Cris menerangkan Kemnaker menerapkan perangkat yang diharapkan dapat memperkuat tata kelola birokrasi, mencegah praktik penyuapan dan kecurangan, serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap layanan Kemnaker melalui Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan Sistem Kendali Kecurangan (Sikencur).
Dia menjelaskan, SMAP dan Sikencur mencakup pembangunan sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system), peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga kampanye budaya integritas. Selain itu, penerapan sertifikasi ISO 37001:2016 menjadi bagian penting untuk memastikan sistem anti suap di Kemnaker berjalan sesuai standar internasional.
"Dengan hadirnya SMAP dan Sikencur, kita tidak hanya berbicara soal regulasi, tetapi tentang membangun budaya. Budaya birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel," tambah Cris.
Cris menambahkan, melalui Bimtek ini, Kemnaker kembali menegaskan untuk terus memperkuat reformasi birokrasi dan menghadirkan pelayanan publik yang profesional sekaligus berintegritas.
Di sisi lain, Kepala Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja Kemnaker, Hery Budoyo, menjelaskan bahwa Bimtek ini diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman siklus perencanaan yang mampu memperkuat tata kelola, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik.
Menurut Hery, perencanaan bukan sekadar dokumen administratif, melainkan kontrak kepercayaan dengan publik yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab, salah satunya melalui Bimtek dengan 150 peserta.
Bimtek yang diselenggarakan dengan menyasar figur strategis dalam perencanaan, penyusunan program dan anggaran, evaluasi kinerja, serta pengelolaan risiko organisasi ini terdiri dari pejabat eselon, kepala biro, kepala pusat, pimpinan balai, hingga koordinator bidang perencanaan di lingkungan Kemnaker.
"Dengan kapasitas yang diperkuat, diharapkan para peserta mampu mengintegrasikan arah kebijakan nasional dan ketenagakerjaan ke dalam siklus perencanaan di unit kerja masing-masing," jelas Hery.
Lihat juga Video: KPK Sita Uang Dolar Seusai Geledah Rumah Irvian 'Sultan' Kemnaker
