Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menyoroti terkait maraknya nomor telepon di Indonesia yang dijadikan alat penipuan atau scammer. Dia menyebut anonimisme atau menyamarkan identitas pribadi menjadi persoalan yang dihadapi masyarakat.
"Ya, memang itu (nomor telepon scammer) ada persoalan tersendiri, ada persoalan tersendiri. Bagaimana caranya agar terjadi ketiadaan anonimisme itu. Itu satu persoalan," kata Sukamta kepada wartawan, Selasa (16/9/2025).
Sukamta menyinggung sempat ada pemikiran dari pemerintah untuk membatasi nomor telepon dengan verifikasi faktual pakai identitas asli saat pendaftaran. Ia menilai hal ini bisa dilakukan untuk ponsel yang modern dan jumlahnya cukup besar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dulu, ada pikiran dari pemerintah untuk membuat setiap pendaftaran itu dengan identitas asli dengan verifikasi faktual. Saya kira untuk handphone yang modern, yang baru dan itu jumlahnya cukup besar. Itu bisa dilakukan," ucap Sukamta.
"Tapi bagi sebagian masyarakat yang mungkin masih kesulitan untuk beli handphone baru. Itu yang harus ada solusinya, jangan dipaksa kan," tambahnya.
Legislator PKS ini juga menyoroti usulan satu orang satu akun setiap medsos. Ia tak ingin ada fenomena anonimisme mengutarakan kebencian atau bullying di media sosial.
"Prinsipnya itu kita pengin ada ketidakadaan anonim. Jadi supaya ada nama dan identitas yang terang di dunia digital medsos atau yang lain-lain. Supaya tidak ada orang yang punya motif kriminal atau sesuatu yang dilarang di undang-undang yang bersembunyi di balik anonimisme. Itu kan intinya," ujarnya.
Dia menyebut jika cara satu orang satu akun tiap medsos bisa menekan angka anonimisme di Tanah Air, maka pihaknya mendukung. Sukamta berharap aturan itu juga menyasar negara lain, tak hanya Indonesia.
"Apakah itu dengan cara satu akun satu orang, atau dengan cara yang lain yang penting adalah sebetulnya supaya orang diharuskan untuk pakai identitas asli. Nah kalau itu yang ditempuh, itu salah satu cara yang sangat bagus," kata Sukamta.
"Hanya nanti perlu Indonesia menggalang bersama-sama dengan negara lain supaya melakukan hal yang sama. Sebab kalau tidak, nanti bullying di media sosial itu akan terjadi atau kriminal. Orang pakai nama baik-baik, benar-benar. Terus dari negara lain pakai anonim melakukan intimidasi dan bullying. Jadi itu saja," imbuhnya.
Baca juga: Muncul Usulan 1 Orang 1 Akun di Tiap Medsos |
Simak juga Video 'Polisi Ungkap Ada WNI Pekerja Online Scam di Myanmar yang Tak Mau Pulang':
(dwr/fas)