Belakangan viral di media sosial tanggul beton yang berdiri di kawasan pesisir Cilincing, Jakarta Utara, dan mengganggu aktivitas nelayan. Anggota Komisi IV DPR Abdul Kharis menyebut pihaknya akan memanggil Kementerian Kelautan dan Perikanan (PKN) untuk klarifikasi 15 September.
"Hari Senin, 15 September Komisi IV akan ada rapat dengan KKP dalam rangkaian pembahasan APBN," kata Abdul kepada wartawan, Sabtu (13/9/2025).
Abdul menyebut pihaknya akan mengklarifikasi soal tanggul beton itu kepada KKP. Namun, ia belum memerinci hal apa saja yang akan ditanyakan.
"Insyaallah kami akan tanyakan masalah ini," kata Abdul.
Berdasarkan video viral yang dilihat, Rabu (10/9), tanggul beton itu disebut membentang sekitar 2-3 kilometer (km) di pesisir Cilincing. Seorang dalam video juga menyebut bahwa tanggul itu mengganggu jalur melaut hingga membuat nelayan harus memutar lebih jauh.
Sementara itu, dalam keterangan postingan video disebut para nelayan mendapatkan informasi bahwa tanggul beton itu untuk sandar tongkang batu bara dan penampungan batu bara sebuah perusahaan di wilayah Marunda, Jakut.
Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta juga sudah buka buka suara. SDA DKI mengatakan tanggul itu bukan bagian dari proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).
"Tanggul tersebut bukan bagian dari proyek atau pekerjaan Tanggul NCICD," kata Kepala Bidang Pengendalian Rob dan Pengembangan Pesisir Pantai Dinas SDA DKI Jakarta, Ciko Tricanescoro.
Simak Video 'KKP Sebut Tanggul Beton di Cilincing Jakut Legal, Miliki Izin PKKPRL':
(azh/whn)