.webp)
Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, menyoroti tanggul beton yang berdiri di kawasan pesisir Cilincing, Jakarta Utara. Daniel Johan mempertanyakan izin yang dikeluarkan oleh pihak berwenang, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
"Transparansi izin, perlu dicek izin, apakah PKKPRL atau izin lain yang dikeluarkan KKP itu sudah melalui proses konsultasi publik, sudah mempertimbangkan dampak terhadap nelayan tradisional, dan apakah syarat-syaratnya mengakomodasi kebutuhan masyarakat pesisir," kata Daniel Johan kepada wartawan, Jumat (12/9/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Legislator PKB ini mengatakan dampak dari pemasangan beton bisa mengubah ekosistem pesisir. Ia menyebut apakah benar nelayan dilibatkan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan.
"Kajian dampak lingkungan dan sosial pembangunan semacam ini kalau tidak hati-hati bisa merubah ekosistem pesisir, memengaruhi arus laut, ikan datang/turun, hingga akses nelayan ke laut," ujar Daniel.
"Apakah sudah ada amdal atau kajian lingkungan dan sosial yang memadai? Ini kan sudah ada protes dari nelayan, berarti masyarakat nelayan kita tidak dilibatkan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan," sambungnya.
Ia menyebut kepentingan rakyat di pesisir Cilincing harus diutamakan. Daniel Johan mengatakan izin dari pembangunan beton itu bisa dibatalkan jika ditemukan dampak yang merugikan rakyat.
"Pengawasan dan revisi bila perlu bila setelah pemanggilan DPR menemukan bahwa izin diberikan tapi tidak memperhatikan dampak sosial (misalnya akses nelayan) maka harus ada revisi, kompensasi, atau bahkan pembatalan izin jika tidak ada jalan keluar yang berdampak vital terhadap masyarakat dan alam," kata Daniel Johan.
"Hari Senin ini kita akan melakukan raker dengan Menteri KKP untuk membahas anggaran 20226 dan isu aktual lainnya yang di antaranya terkait pembangunan tanggul Cilincing yang ramai dikeluhkan nelayan," sambungnya.
Berdasarkan video viral yang dilihat, Rabu (10/9/2025), tanggul beton itu disebut membentang sekitar 2-3 kilometer (km) di pesisir Cilincing. Seorang dalam video juga menyebut bahwa tanggul itu mengganggu jalur melaut hingga membuat nelayan harus memutar lebih jauh.
Sementara itu, dalam keterangan postingan video disebut para nelayan mendapatkan informasi bahwa tanggul beton itu untuk sandar tongkang batu bara dan penampungan batu bara sebuah perusahaan di wilayah Marunda, Jakut.
Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta juga sudah buka buka suara. SDA DKI mengatakan tanggul itu bukan bagian dari proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).
"Tanggul tersebut bukan bagian dari proyek atau pekerjaan Tanggul NCICD," kata Kepala Bidang Pengendalian Rob dan Pengembangan Pesisir Pantai Dinas SDA DKI Jakarta, Ciko Tricanescoro.
Simak Video: Komisi IV DPR Bakal Panggil KKP Usai Heboh soal Tanggul Beton di Jakut
