PBB Ancam Boikot KKR

Jakarta - PBB memperingatkan akan memboikot Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), jika hasil pemeriksaan yang keluar merekomendasikan pengampunan untuk kejahatan kemanusiaan."Kebijakan PBB tidak dapat menyetujui atau memaafkan dengan amnesti untuk kejahatan HAM," kata juru bicara Sekjen PBB Ban Ki-Moon, Marie Okabe, dalam pernyataan di website PBB seperti yang dikutip AFP, Sabtu (28/7/2007)Timor Timur dan Indonesia mendirikan KKR pada 2005 untuk memeriksa kerusuhan yang terjadi pada saat jejak pendapat di Timor Timur tahun 1999. KKR juga telah mengundang mantan anggota PBB di Timor Timur atau yang dikenal United Nations Mission in East Timor (Unamet) untuk dimintai keterangannya. Termasuk pimpinan Unamet Ian Martin. Namun PBB mengatakan mantan staf PBB di Timor Timor yang diundang ini tidak akan memberikan keterangan. Namun, lanjut Okabe, ada kemungkinan ketentuan diubah. "Kalau bagian dari referensi adalah memperbaiki dengan mengikuti standar internasional," tegasnya. (mly/mly)