Pemerintah Setuju RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas 2025

Pemerintah Setuju RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas 2025

Dwi Rahmawati - detikNews
Selasa, 09 Sep 2025 15:37 WIB
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Badan Legislasi DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024). Rapat tersebut membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Menkum Supratman Andi Agtas (Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta -

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pemerintah setuju rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset masuk ke program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2025. RUU Perampasan Aset akan diusulkan menjadi inisiatif DPR untuk dibahas pada tahun ini.

Hal itu disampaikan Supratman dalam rapat kerja dengan Baleg DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2025). Ketua Baleg DPR Bob Hasan mengatakan ada 3 RUU yang diusulkan masuk prioritas 2025, termasuk RUU tentang Perampasan Aset.

"Pemerintah setuju apa yang menjadi usul inisiatif DPR terkait 3 RUU tadi untuk masuk dalam evaluasi prolegnas 2025. Jadi RUU tentang Perampasan Aset, terima kasih," ujar Supratman dalam rapat.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Supratman mengatakan pemerintah siap untuk mendiskusikan RUU Perampasan Aset bersama DPR. Pembahasan akan dilakukan secara bersama dan intensif.

"Pemerintah sebenarnya juga sudah siap dan hari ini kita harus memberi apresiasi yang luar biasa kepada DPR karena memenuhi janji mengambil alih penyusunan draf RUU tentang Perampasan Aset. Nanti, naskah akademik maupun materi RUU-nya boleh kita sharing nanti," ucapnya.

ADVERTISEMENT

Bob Hasan sebelumnya mengatakan RUU Perampasan Aset diusulkan untuk masuk prolegnas prioritas 2025. RUU Perampasan Aset dikatakan akan menjadi usul inisiatif DPR RI.

"Terdapat 3 RUU yang diusulkan untuk masuk ke dalam perubahan kedua Prolegnas RUU Prioritas 2025, yaitu: 1. RUU tentang Perampasan Aset, 2. RUU tentang Kamar Dagang Industri, 3. RUU tentang Kawasan Industri," kata Bob Hasan dalam rapat yang sama.

Bob mengatakan RUU Perampasan Aset akan menjadi usul inisiatif DPR. Bob Hasan menilai kini sudah tak ada lagi perdebatan terkait RUU Perampasan Aset di publik.

"Ya 2025, dan ini tetap sebagai inisiatif DPR ya. Jadi Perampasan Aset tidak ada lagi perdebatan di pemerintah atau apa, tapi di DPR, dan itu masuk dalam 2025," ungkapnya.

Lihat juga Video: Pemerintah Siap Bahas RUU Perampasan Aset Bareng DPR

(dwr/rfs)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads