Legislator Kritik Kemenkes Penanganan Penyakit Menular Masuk Anggaran Tambahan

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Sri Meliyana, meminta Kementerian Kesehatan serius memperkuat anggaran penanganan penyakit menular. Sri menilai seharusnya kebutuhan rutin seperti rapid diagnostic test (RDT) demam berdarah, vaksinasi HPV, hingga program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) telah ada di pagu anggaran utama.

"Demam berdarah itu penyakit langganan kita. Begitu juga BIAS dan vaksinasi HPV, mestinya sudah ada dalam pagu anggaran utama. Kok justru masuk ke anggaran tambahan?" kata Sri dalam keterangannya, Senin (8/9/2025).

Kader Partai Gerindra in mengatakan obat dan vaksin merupakan kebutuhan vital masyarakat. Sebab itu, menurut dia, tak boleh diabaikan.

"Pasti kita butuh BIAS, pasti kita butuh reagen untuk penyakit yang sudah menjadi langganan Indonesia tiap musim. Jangan sampai kita tidak punya obat dan tidak ada vaksin, baik di pusat apalagi di daerah," tegasnya.

Sri lantas menekankan pentingnya konsistensi perencanaan agar layanan kesehatan tak terputus. Dia mengingatkan pemerintah kelangkaan obat maupun vaksin bisa menimbulkan keresahan di masyarakat.

"Kalau pusat tidak punya, daerah harus minta ke mana? Ini harus menjadi fokus penyediaan obat dan vaksin agar masyarakat terlindungi," ucapnya.