Soal 17+8 Tuntutan Rakyat, Prabowo: Sebagian Masuk Akal, Sebagian Perlu Dirundingkan

Presiden Prabowo Subianto merespons 17+8 Tuntutan Rakyat yang ramai disuarakan oleh masyarakat dalam demonstrasi belakangan ini. Prabowo mengatakan sebagian tuntutan masuk akal dan bisa dibicarakan.

"Ya saya kira kita pelajari sebagian masuk akal, sebagian kita bisa berunding, kita bisa berdebat. Ya saya katakan tuntutan saya kira banyak yang masuk akal, banyak yang menurut saya normatif. Dan bisa kita bicarakan dengan baik," kata Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, akhir pekan ini.

Prabowo juga menanggapi secara khusus mengenai dorongan pembentukan Tim Investigasi Independen di kasus Affan Kurniawan. Menurut Prabowo, hal itu juga sangat masuk akal.

"Saya kira kalau tim investigasi independen saya kira ini masuk akal. Saya kira itu masuk akal, saya kira bisa dibicarakan dan nanti kita lihat bentuknya kaya gimana," ujar dia.

Sebelumnya,Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjawab tuntutan masyarakat atau lebih dikenal '17+8 Tuntutan Rakyat'. Sejumlah langkah telah diputuskan DPR, dengan harapan dapat meningkatkan kepercayaan publik.

"Keputusan ini diambil DPR RI untuk merespons aspirasi masyarakat, memperbaiki diri menjadi lembaga yang inklusif, dan mengembalikan kepercayaan publik," ujar Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam keterangannya, Sabtu (6/9/2025).

Keputusan itu diumumkan pada Jumat (5/9). Sebanyak 17 dari tuntutan tersebut, tenggatnya jatuh kemarin. Sedangkan deadline 8 tuntutan lainnya jatuh pada 31 Agustus 2026.

Lalu apa saja langkah yang diputuskan DPR? Berikut 6 langkah yang disepakati DPR menjawab tuntutan rakyat:

1. Penghentian Tunjangan Perumahan Anggota DPR
DPR RI menyepakati penghentian pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPR terhitung sejak 31 Agustus 2025. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat yang meminta pembekuan kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR, serta pembatalan fasilitas baru, termasuk pensiun seumur hidup.

2. Moratorium Kunjungan Kerja ke Luar Negeri
DPR juga memberlakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri sejak 1 September 2025, kecuali untuk menghadiri undangan kenegaraan. Keputusan ini bertujuan untuk mengurangi pengeluaran dan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran negara.

3. Pemangkasan Tunjangan dan Fasilitas Anggota DPR
DPR RI akan melakukan evaluasi dan pemangkasan terhadap sejumlah tunjangan dan fasilitas anggota DPR, termasuk biaya langganan listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. Langkah ini diharapkan dapat mencerminkan sikap DPR yang lebih responsif terhadap aspirasi publik.

4. Anggota DPR Dinonaktifkan Tak Dibayarkan Haknya
DPR mendukung tindakan partai politik yang telah menonaktifkan anggota DPR yang terlibat dalam kontroversi. Anggota DPR yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak akan dibayarkan hak-hak keuangannya.

5. Penonaktifan Anggota DPR oleh Partai Politik
Pimpinan DPR juga meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Kehormatan Partai Politik dalam menindaklanjuti kasus ini.

6. Komitmen terhadap Transparansi dan Partisipasi Publik
DPR RI berkomitmen untuk memperkuat transparansi dan partisipasi publik dalam setiap proses legislasi maupun kebijakan lainnya. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa aspirasi rakyat menjadi dasar penting bagi DPR dalam melakukan perbaikan.

Saksikan selengkapnya hanya di program detikPagi edisi Senin (08/09/2025). Nikmati terus menu sarapan informasi khas detikPagi secara langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 08.00-11.00 WIB, di 20.detik.com, YouTube dan TikTok detikcom. Tidak hanya menyimak, detikers juga bisa berbagi ide, cerita, hingga membagikan pertanyaan lewat kolom live chat.

"Detik Pagi, Jangan Tidur Lagi!"