.webp)
Pimpinan DPR telah menerima perwakilan mahasiswa dari 16 organisasi kemahasiswaan dalam audiensi untuk merespons aksi demonstrasi nasional yang berlangsung pada 25-31 Agustus 2025. Pertemuan tersebut dinilai menjadi momentum transparansi proses politik nasional.
Dosen FISIPOL Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Hairunnas melihat pertemuan antara DPR dan mahasiswa tersebut sebagai momen penting yang dapat mendorong transparansi serta membuka ruang negosiasi publik atas isu-isu mendesak yang selama ini mandek di ruang kekuasaan.
"Saya melihat ini sebagai momen penting yang akan mendorong transparansi dan inklusivitas dalam proses politik kita hari ini, bukan sekadar seremoni belaka karena hal ini tentunya membuka ruang negosiasi publik atas isu-isu mendesak yang selama ini kerap mandek di ruang kekuasaan," kata Hairunnas dalam pernyataannya, Jumat (5/9/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, berbagai tuntutan mahasiswa menegaskan posisi mereka sebagai pengingat nurani bangsa. Hairunnas pun menyambut baik respons awal DPR, terutama permintaan maaf dari pimpinan dan komitmen reformasi yang disampaikan dalam forum tersebut.
"Di sisi lain, saya melihat dari potret DPR, terutama permintaan maaf dari Sufmi Dasco dan komitmen reformasi internal DPR yang disebut akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR, Puan Maharani menjadi sinyal positif, meski masih perlu dibuktikan dalam realisasinya," ungkapnya.
"Beberapa anggota DPR bahkan menyatakan kesediaannya untuk menjadikan peristiwa-peristiwa masa lalu sebagai bahan evaluasi. Ini menunjukkan adanya potensi pergeseran budaya politik di parlemen, dari sekadar defensif menjadi lebih reflektif dan responsif terhadap tuntutan yang disampaikan," sambung Hairunnas.
Hairunnas berpandangan, DPR memiliki peran strategis dalam membentuk tim investigasi independen terkait kekerasan aparat maupun pelanggaran HAM selama unjuk rasa.
"Mulai dari pembentukan tim investigasi independen, sebab DPR secara konstitusional dan politik memiliki peran strategis dalam membentuk dan mendorong pembentukan tim investigasi, terutama jika berkaitan dengan isu yang menyangkut kepentingan publik, pelanggaran hukum, atau pelanggaran HAM, dalam hal ini kematian Affan Kurniawan," paparnya.
Terkait RUU Perampasan Aset, Hairunnas menilai pengesahannya sangat penting untuk membuktikan komitmen legislatif terhadap pemberantasan korupsi.
"RUU Perampasan Aset seharusnya tidak dipandang sebagai tekanan politik, melainkan sebagai refleksi kehendak rakyat yang menolak segala bentuk impunitas," ujar Hairunnas.
"Pertemuan ini penting, tapi nasib tuntutan publik akan bergantung pada siapa yang berani mengubah kata menjadi kerja," tambahnya.
Hairunnas juga menekankan pentingnya konsistensi mahasiswa dalam mengawal proses reformasi.
"Pada akhirnya, saya berharap mahasiswa pun akan tetap mengawal secara konsisten narasi perjuangannya agar tetap fokus dan berdampak. Sebab, bagi saya demokrasi tidak hanya dibangun lewat demonstrasi atau forum dengar pendapat, tapi lewat konsistensi tindakan setelahnya," tutup Hairunnas.
Diketahui pertemuan antara DPR dan mahasiswa berlangsung di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9). Pada kesempatan itu, para mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain pembentukan Tim Investigasi Independen untuk mengusut kasus kematian Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan lainnya selama demonstrasi, pembebasan seluruh demonstran yang ditahan, Pengesahan RUU Perampasan Aset, dan reformasi internal DPR.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruan dan kekurangan para anggota DPR dalam menjalankan tugasnya.
"Selaku pimpinan kami menyatakan permohonan maaf atas kekeliruan serta kekurangan kami sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi mewakili aspirasi masyarakat yang selama ini menjadi tanggung jawab kami," kata Dasco beberapa waktu lalu.
Terkait tuntutan mahasiswa, kata dia, DPR telah mengadakan rapat evaluasi pada Kamis (4/9), dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Puan mengundang 8 pimpinan fraksi yang ada di DPR untuk berdialog. Hasilnya, seluruh fraksi sepakat untuk menghapus tunjangan rumah dinas bagi seluruh anggota DPR dan moratorium perjalanan dinas ke luar negeri.
Menyoal RUU Perampasan Aset, Dasco menekankan pembahasannya akan dilakukan usai RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dirampungkan.
"Tadi sudah disampaikan ke adik-adik mahasiswa bahwa UU Perampasan Aset itu terkait UU yang terkait dan supaya tidak tumpang tindih. Terakhir kami sampaikan tinggal menunggu KUHAP selesai kita akan bahas UU perampasan aset karena itu saling terkait," jelas Dasco.
Dasco menambahkan pembahasan RUU KUHAP saat ini masih dalam tahap partisipasi publik, namun DPR telah menetapkan batas waktu penyelesaiannya.
"Mudah-mudahan sebelum akhir masa sidang ini untuk KUHAP sudah dapat diselesaikan sehingga kita bisa langsung masuk ke pembahasan RUU Perampasan Aset," ungkap Dasco.
Terkait tuntutan pembebasan demonstran yang ditahan, DPR akan berkoordinasi dengan Polri. Sementara soal pembentukan tim investigasi dugaan makar, DPR menekankan bahwa itu menjadi tugas pemerintah, meskipun DPR siap mengawalnya.
"Karena ada beberapa hal yang nantinya itu harus dilakukan kerja sama antara DPR dan pemerintahan. Seperti tadi untuk membentuk tim investigasi dugaan makar, lalu kemudian soal UU Perampasan Aset, serta tadi tuntutan pengurangan pajak-pajak yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan DPR," paparnya.
DPR pun menyatakan komitmennya terhadap agenda reformasi internal. Reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani. Agenda reformasi pun sudah dimulai hari ini.
Tonton juga video "BEM SI Demo di Depan DPR, Bawa Papan Bunga Dukacita" di sini:
(prf/ega)
