.webp)
Jajaran Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta sempat menerima audiensi massa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial dan Demokrasi (AMPSI). Selain menuntut soal transparansi tunjangan dan Gaji DPRD, mereka menuntut keterbukaan BUMD yang ada di Jakarta.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco berjanji menindaklanjuti keluhan terkait transparansi di BUMD. Menurut dia, selain bertugas mencari profit, perseroan daerah harus mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.
Sebagai Koordinator Komisi B DPRD DKI Jakarta, Baco, akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada eksekutif.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami akan jadikan hasil rapat ini adalah sebagai bahan rekomendasi kepada Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua BUMD yang ada, agar lebih transparan, terkait dalam penganggaran keuangan dan lain-lain," kata Baco di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (4/9/2025).
Baco juga menyoroti aspirasi dari massa mengenai transparansi keuangan yang ada di Perumda Dharma Jaya. Dia meminta massa menyerahkan persoalan ini kepada eksekutif dan legislatif untuk menindaklanjuti keluhan tersebut.
"Jadi kan yang digarisbawahi oleh teman-teman di sini mengenai Dharma Jaya, terutama ya. Oke nggak apa-apa nanti tetap (ditindaklanjuti), yang pasti bahwa, enggak usah khawatir, dan ini boleh dikontrol," ungkapnya.
Sebelumnya, massa AMPSI juga menuntut adanya transparansi dan evaluasi soal tunjangan hingga gaji DPRD. Baco menyatakan pihaknya sepakat melakukan evaluasi terkait gaji dan tunjangan anggota Dewan. Menurut dia, seluruh fraksi tidak keberatan jika dilakukan penyesuaian.
"Terkait tunjangan dan gaji, kami sudah bersepakat semuanya, tidak ada satu pun fraksi yang menolak. Kami siap untuk dievaluasi mengenai tunjangan perumahan, disesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang," imbuhnya.
Tonton juga video "Massa Buruh Demo di Patung Kuda, Tuntut Kenaikan Upah" di sini:
(bel/dek)
