.webp)
Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Daulay menyoroti usulan tambahan anggaran dari kementerian untuk 2026. Saleh meminta Kementerian Ekonomi Kreatif dan UMKM optimistis serta mampu mempertanggungjawabkan penambahan anggaran yang diusulkan.
Hal itu disampaikan Saleh setelah mendengar sejumlah paparan anggaran yang disampaikan oleh Kementerian Ekraf dan UMKM. Saleh menyebutkan kementerian harus bekerja dengan benar karena masyarakat saat ini sangat kritis.
"Saya minta kepada kedua kementerian ini (UMKM dan Ekraf), ini tolong betul-betul diperhatikan, masyarakat kita kan sekarang mulai kritis nih, ya kan, mulai memperhatikan kinerja dari pemerintah, mulai memperhatikan kinerja seluruh lembaga pemerintahan, baik eksekutif, legislatif, yudikatif," kata Saleh dalam rapat, Kamis (4/9/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saleh menyebutkan pembahasan anggaran harus difokuskan untuk pelayanan terhadap rakyat. Dia mewanti-wanti karena menteri hanya sebagai pelayanan rakyat.
"Kalau memang benar-benar dalam pembahasan anggaran kita gagal memfokuskan diri untuk pelayanan mereka, itu kan sebenarnya kita gagal," ujar Saleh.
"Mohon maaf walaupun Bapak jadi menteri, wakil menteri, deputi, dirjen dan seterusnya. Bapak ini cuma pelayan, kami juga walaupun anggota DPR biasa saja, mewakili saja. Karena itu mungkin ini menjadi penting bagi saya, Pak, ini tolong yakinkan kami dengan anggaran yang ada ini," tambahnya.
Saleh meminta Menteri Ekonomi dan perwakilan Kementerian UMKM untuk bisa meyakinkan DPR RI terkait peruntukan tambahan anggaran. Ia menyinggung usulan tambahan dari Kemenekraf senilai Rp 1,06 triliun apakah bisa menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.
"Yakinkan kami, misalnya seperti Ekraf Bapak menciptakan lapangan pekerjaan berapa tahun 2026 dengan anggaran yang bapak miliki sekarang?" tanya Saleh.
"Yang kedua Bapak dikasih anggaran tambahan oleh pemerintah dapat Rp 1 triliun, berapa efeknya untuk meningkatkan lapangan pekerjaan, apakah sama atau jangan-jangan tidak sama?" sambungnya.
Dia menyebutkan, jika menteri optimistis dengan anggarannya, Komisi VII DPR RI akan memperjuangkan. Saleh berharap kebijakan yang dilakukan memihak terhadap masyarakat.
"Kalau misalnya sama saja nggak usah ditambah, tapi kalau berbeda ada dampaknya, masyarakat dapat pekerjaan, lebih banyak mereka meningkatkan kesejahteraan, tentu kami di Komisi VII ini akan berjuang sungguh-sungguh untuk bicara," imbuhnya.
Usulan Tambahan Kemenekraf
Menteri Ekraf Teuku Riefky Harsya meminta tambahan anggaran untuk kementeriannya pada 2026 sebesar Rp 1.066.397.732.000. Hal ini diungkapkan Teuku dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI.
"Kementerian Badan Ekraf mengusulkan usulan tambahan untuk tahun anggaran 2026, yaitu sebesar Rp 1.066.397.732.000," kata Teuku Riefky dalam rapat.
Adapun perincian anggaran itu sebesar Rp 290,9 miliar untuk program dukungan manajemen dan Rp 775,4 miliar untuk program ekonomi kreatif. Adapun pagu indikatif yang didapat oleh Kementerian Ekraf 2026 sebesar Rp 528 miliar.
"Usulan tambahan pagu anggaran 2026. Pada saat ini pada pagu anggaran tahun 2026 Kementerian Badan Ekraf dengan alokasi Rp 528.000.000.000 (Rp 528 miliar) dengan target target kinerja sesuai RPJMN perlu adanya penguatan dukungan fiskal yang cukup," ungkapnya.
Teuku lantas merinci program yang ditekankan oleh pihaknya untuk 2026. Kemenekraf akan mendorong program pemberdayaan desa kreatif yang akan berkolaborasi dengan BUMDes. Pihaknya juga akan mewujudkan industri kriya, kuliner, hingga pelatihan bagi UMKM.
Kemenekraf juga mendukung literasi dan inovasi digital. Di dalamnya termasuk pelatihan bagi konten kreator hingga kegiatan marketing.
Menteri Ekraf menyebut tambahan anggaran itu untuk program akses pembiayaan dan hak kekayaan intelektual (HKI). Kemudian program inklusif dan sosial lainnya.
"Kemudian literasi dan inovasi digital. Program pelatihan konten kreator, afiliator, kemudian juga untuk kegiatan marketing, desain grafis, dan lain sebagainya. Termasuk skema beasiswa untuk Ekraf digital, untuk talenta muda dari keluarga prasejahtera untuk membuka peluang kerja remote atau global," pungkasnya.
Tonton juga video "Komisi VII DPR ke Menpar: Saya Nggak Lihat Ibu Serius untuk Promosi" di sini:
