.webp)
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan normalisasi Kali Ciliwung akan mulai dikerjakan pada 2026. Dia mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
"Normalisasi Kali Ciliwung sudah kita buat berkali-kali, misalnya pada 2026 dari sisi PU akan mulai kerja, karena dari penetapan lokasi segala macam, Pak Gubernur sudah mulai selesaikan," kata Dody, dilansir Antara, Rabu (3/9/2025).
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan pihaknya telah menandatangani empat penetapan lokasi (penlok) untuk normalisasi Kali Ciliwung sehingga pembebasan lahan segera dieksekusi dalam waktu dekat agar normalisasi bisa dikerjakan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami sudah konsultasi dengan Kementerian PAN-RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) dan juga PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat). Mudah-mudahan sesuai dengan yang kita rencanakan," kata Pramono.
Ciliwung Kontribusi 40% Banjir Jakarta
Sebelumnya, Pramono sempat menyebutkan bahwa Sungai Ciliwung memberikan kontribusi sebanyak 40 persen sebagai penyebab banjir di Ibu Kota. Oleh karena itu, Pramono mengatakan normalisasi Ciliwung menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Jakarta untuk penanganan banjir jangka menengah.
Proyek ini dimulai sejak era Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi). Namun normalisasi kembali tersendat dalam beberapa tahun terakhir.
Salah satu hambatan utamanya adalah penolakan dari warga yang bermukim di bantaran sungai dan belum tuntasnya proses relokasi.
Normalisasi Sungai Ciliwung merupakan program kerja sama antara Pemprov Jakarta dan Kementerian PU.
Tonton juga video "Sungai Ciliwung Disarankan Jadi Ikon Kota Depok" di sini:
Berdasarkan data Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jakarta per Juli 2025, rencana panjang tanggul normalisasi Kali Ciliwung mencapai 33,69 kilometer (km). Dari total rencana itu, sebanyak 17,14 km tanggul telah dinormalisasi dan 16,55 km belum dinormalisasi.
Dalam normalisasi itu, akan ada 14 lokasi prioritas pembebasan lahan hingga 2027, yaitu Kebon Manggis, Kampung Melayu, Bidara Cina, Manggarai, Bukit Duri, Kebon Baru, Cawang, Cililitan, Balekambang, Gedong, Pengadegan, Rawajati, Pejaten Timur dan Tanjung Barat.
Sementara empat lokasi yang telah ditetapkan adalah Cawang, Cililitan, Pengadegan, dan Rawajati.
Pada Mei tahun ini, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jakarta, Ika Agustin Ningrum menyebut, pihaknya mengalokasikan anggaran sebesar Rp 98 miliar untuk proyek itu.
Ia mengatakan anggaran tersebut berpotensi bertambah seiring pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2025 bersama DPRD Jakarta.
"Kemungkinan akan kita tambah (anggarannya) dan progres pertama yang akan kita laksanakan ada di segmen Pengadegan," ujar Ika saat itu.
