Waka Komisi I DPR Siap Terima Masukan: Ada Badan Aspirasi Masyarakat

Waka Komisi I DPR Siap Terima Masukan: Ada Badan Aspirasi Masyarakat

Anggi Muliawati - detikNews
Selasa, 02 Sep 2025 17:28 WIB
Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono. (Devi Puspitasari/detikcom)
Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono (Devi Puspitasari/detikcom)
Jakarta -

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan aspirasi masyarakat wajib diserap. Dave mengatakan DPR memiliki Badan Aspirasi Masyarakat (BAM), yang akan menyerap aspirasi masyarakat.

"Semua aspirasi itu wajib kita serap dan wajib kita temui. Tetapi juga ada prosesnya, dan juga ada pengaturannya bagaimana dan kapan siapa yang menerima untuk mendengar langsung," kata Dave di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/9/2025).

"Tapi kan kita juga memiliki BAM, Badan Aspirasi Masyarakat, yang di mana itu dapat menyerap langsung aspirasi dari siapa pun," sambung dia.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lebih lanjut Dave mengatakan pihaknya masih menunggu penjelasan terkait proses hukum terhadap sejumlah aktivis dan demonstran yang ditangkap. Namun, menurutnya, penangkapan yang dilakukan itu merupakan salah satu proses hukum.

ADVERTISEMENT

"Ya, itu kan sudah proses hukum. Jadi kita tunggu prosesnya sejauh mana. Apakah ada pelanggaran UU kita atau aturan hukum kita atau itu baru sekedar diminta yang keterangan," ujarnya.

Aktivis-aktivis yang ditangkap itu ialah Direktur Lokataru Foundation Delpedro Marhaen, oleh aparat pada Senin (1/9) malam. Kemudian, ada pula aktivis Syahdan Husein dan Khariq Anhar yang juga ditangkap.

Diketahui, demonstrasi terjadi beberapa hari terakhir. Pada Kamis (28/8), Sekretariat Jenderal DPR sempat memberlakukan sistem WFH akibat adanya demo buruh di gedung DPR.

Kemudian demo pun semakin panas setelah pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan tewas dilandas kendaraan taktis (rantis) Brimob. Demo itu berlanjut ke Jumat (29/8) hingga Sabtu (30/8).

Selain melakukan aksi, massa menggeruduk dan menjarah rumah-rumah anggota DPR RI. Hingga akhirnya, DPR dan pemerintah sepakat untuk mencabut kebijakan tunjangan anggota DPR.

Simak juga Video Puan Bicara Jadwal Pembahasan RUU PPRT: Kita Minta Masukan Dulu

(amw/lir)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads