Tolak PLTN, Masyarakat Muria Minta Dukungan Senator

Semarang - Sejumlah perwakilan masyarakat Muria menemui DPD. Mereka minta para senator menolak kehadiran PLTN yang rencananya akan dibangun di Semenanjung Muria, Jepara, Jawa Tengah, pada tahun 2010 mendatang.Dengan didampingi Bupati Kudus HM Tamzil, perwakilan masyarakat yang terdiri dari LSM Masyarakat Rekso Bumi (Marem), Walhi, dan DPRD itu diterima empat anggota DPD asal Jateng di kantornya di Semarang, Jalan Pemuda, Selasa (24/7/2007). Selain itu, mereka juga dikawal Kapolres Kudus AKBP Iswandi Hanif. Ketua Marem, Lilo Sunaryo, mengatakan, pihaknya sudah berkali-kali bertemu Batan baik di forum formal maupun informal. "Saya sampaikan soal keberatan masyarakat Muria terhadap PLTN. Namun sampai sekarang, mereka ngotot (akan membangun PLTN)," katanya.Lilo menjelaskan, berdasarkan pengalaman di berbagai negara, PLTN masih sangat berbahaya. Kebocoran, ancaman terorisme, atau limbah merupakan persoalan yang terus muncul dalam rencana pembangunan PLTN tersebut.Aktivis Marem lainnya, Hasan Aoni, menambahkan, baru-baru ini, PLTN Jepang bocor karena gempa. "Ini menjadi warning bagi kita. Negara yang teknologinya canggih seperti Jepang saja bisa kebobolan, apalagi kita," katanya.Hasan menyarankan pemerintah mencari alternatif sumber energi lain. Menurut dia, di Indonesia bisa dikembangkan energi angin, air, dan matahari yang relatif rendah risikonya dibanding PLTN.Salah satu anggota DPD, Budi Santosa, mengatakan akan menyampaikan aspirasi itu ke presiden secara langsung. "Nanti kita akan koordinasi dengan Pak Sarwono (Wakil Ketua DPD RI) agar bisa bertemu presiden secara langsung," jelasnya.Perwakilan masyarakat Muria itu memberikan berkas-berkas penelitian mengenai kajian kondisi geografis wilayah Muria, dampak PLTN, dan pengalaman berbagai negara dalam mengelola PLTN. (try/nrl)