Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan menyatakan fraksinya siap mendukung langkah evaluasi terhadap tunjangan maupun fasilitas yang melekat pada anggota Dewan. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya perbaikan dan berkelanjutan.
"Fraksi PAN memandang evaluasi sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan. Kami siap mengikuti setiap prosesnya, selama dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip kepatutan," kata Putri, Sabtu (30/8/2025).
Lebih jauh, Putri juga mengajak seluruh anggota fraksinya terus mengedepankan sikap sederhana dan fokus pada kerja-kerja kerakyatan. Menurutnya, kesederhanaan bukan hanya soal gaya hidup, tetapi mencerminkan kesadaran bahwa setiap fasilitas dan amanah yang diterima adalah titipan rakyat.
"Yang terpenting, DPR terus menunjukkan komitmen melayani rakyat dengan penuh tanggung jawab," ujarnya.
Evaluasi ini kami pandang sebagai langkah untuk memastikan kinerja legislatif semakin efektif dan bermanfaat bagi masyarakat," lanjut Putri.
Untuk diketahui, mencuatnya tunjangan rumah dinas DPR senilai Rp 50 juta menjadi pemicu gerakan demonstrasi. Sejumlah massa aksi mahasiswa hingga buruh menggelar aksi di depan gedung DPR pada 25 Agustus 2025. Mereka protes dengan besaran tunjangan anggota DPR.
Seluruh anggota DPR dan DPRD PAN juga diminta agar bertindak, berpenampilan, dan berbicara sesuai kepatutan. Putri mengimbau agar peka terhadap situasi, penuh empati, jangan flexing dan arogan.
Selain itu, legislator PAN juga diminta rendah hati dalam mendengar aspirasi maupun merespon kritik publik. Anggota DPR dan DPRD PAN harus siap dievaluasi status, posisi, tunjangan, dan fasilitasnya.
Simak juga Video Dasco: Tunjangan Rumah DPR Rp 50 Juta Cuma Sampai Oktober 2025
(eva/idh)