Praja IPDN Dikarantina Seminggu Demi Keamanan

Sumedang - Plt Rektor IPDN Johanis Kaloh mengkarantina para praja IPDN tiga hari hingga satu minggu. Tidak satu pun praja yang diperbolehkan keluar kompleks, demi keamanan mereka. Kaloh tidak berani mengkarantina berlama-lama. "Karantina ini sebagai hukuman kepada praja serta untuk melindungi mereka. Karantina diberlakukan dari tiga hari sampai satu minggu, sampai situasi kondusif," kata Kaloh kepada wartawan seusai menemui demonstran di depan Kampus IPDN, Jl. Raya Bandung-Sumedang sekitar pukul 17.30 WIB, Senin (23/7/2007). Terkait masalah karantina ini, Kaloh meminta warga Jatinangor untuk membantu mengkondusifkan situasi. "Saya tidak kuat berlama-lama menahan praja untuk tidak keluar. Saya khawatir, jika mereka berlama-lama di dalam, mereka akan jenuh dan melakukan tindakan yang tidak diinginkan," jelas dia. Kaloh berjanji akan memberikan sanksi kepada praja yang bersalah dalam kasus pengeroyokan yang membuat warga Jatinangor, Wendi Budiman, tewas. "Kami akan memberikan sanksi sesuai tata kehidupan praja. Setiap praja bermasalah akan diberikan sanksi dari mulai diskors hingga dicopot," jelas dia. Ketika ditanya apakah para praja yang terlibat kasus ini akan batal diwisuda pada 3 Agustus nanti, Kaloh mempertimbangkannya. "Hal itu akan dipertimbangkan. Karena jangan sampai seperti kasus lalu, praja bersalah diwisuda, kemudian masalah itu timbul setelah mereka diwisuda. Ini adalah kejadian berat. Karena baru saja tiga bulan lalu, ini ada kasus baru lagi," terang dia. Ditanya mengapa para wasana praja yang terlibat pengeroyokan ini berkeliaran pada Sabtu malam di Pooltime Billiard Jatinangor Town Square (Jatos), Kaloh menjelaskan bahwa mereka memang sedang pesiar. "Mereka itu sudah izin bermalam. Jadi, pada hari Sabtu dan Minggu, praja memiliki hak pesiar dan izin bermalam. Mereka diberi izin hingga hari Minggu 22 Juli," kata dia. Lantas, mengapa mereka tidak mengenakan seragam? "Kalau mereka tidak keluar rumah, misalnya di dalam kos, tidak apa-apa tidak mengenakan seragam. Kalau di luar, mereka harus pakai seragam," jelas dia.Jadi mereka melanggar peraturan? "Ya justru itu, kita akan selidiki. Saat ini kami belum menerima hasil penyelidikan dari kepolisian, sehingga Komisi Disiplin pun belum bergerak. Besok saya, Sekjen Depdagri dan Ketua Badan Diklat Depdagri dipanggil oleh Mendagri untuk membahas masalah wisuda dan melaporkan kejadian ini," jelas dia. Lantas, bagaimana kalau presiden tidak mau melakukan pengukuhan kepada para praja atas insiden ini? "Jika saya ditanya sebagai plt rektor, saya menyayangkan bila beliau tidak datang. Namun, jika saya memposisikan sebagai beliau, ya maklum saja, dengan tekanan politis di mana-mana, wajar jika tidak datang. Ini ujian berat bagi saya," ujar dia. Pada kesempatan itu, Kaloh juga menganggap hal wajar munculnya banyak permintaan agar IPDN dibubarkan. "Wajar mereka berperilaku seperti itu. Ini era demokrasi," kata dia. (asy/umi)