.webp)
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
 Massa buruh mulai berdatangan per pukul 10.15 WIB, Kamis (28/8/2025), sementara lalin depan DPR masih dibuka. (Kurniawan Fadillah/detikcom) |
Massa buruh sudah mulai berdatangan di depan gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Mereka akan berdemo untuk menyampaikan tuntutan, terutama mengenai hak-hak buruh.
Pantauan detikcom di kawasan DPR, Kamis (28/8/2025) pukul 10.15 WIB, sejumlah massa buruh telah tiba di lokasi. Presiden Partai Buruh Said Iqbal juga sudah berada di lokasi.
Sementara itu, lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di depan gedung DPR yang mengarah ke Slipi, masih dibuka. Sejumlah kendaraan terlihat masih melintas di lokasi.
Massa memenuhi ruas Jalan Gatot Subroto. Kendaraan dilintaskan pada busway atau jalur khusus TransJakarta.
Massa terlihat membawa sejumlah atribut, seperti bendera organisasi buruh masing-masing. Massa juga membawa spanduk berisi tuntutan.
Terlihat dua unit mobil komando, lengkap dengan pengeras suara. Saat ini massa sudah berkumpul tepat di depan gerbang dan berorasi.
Personel kepolisian terlihat melakukan penjagaan, di dalam maupun di luar gerbang DPR. Polisi juga melakukan pengaturan lalu lintas dan mengarahkan kendaraan ke jalur busway.
 Ada enam tuntutan yang dibawa massa dalam demo 28 Agustus hari ini di depan Gedung DPR RI. (Kurniawan Fadillah/detikcom) |
Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengatakan demo buruh di wilayah Jabodetabek akan dipusatkan di depan gedung DPR RI atau Istana Kepresidenan. Said menyebut bakal ada 10 ribu buruh yang turun dalam demo 28 Agustus ini.
"Sekitar 10 ribu buruh dari Jabodetabek akan masuk ke Jakarta aksi pada 28 Agustus tersebut. Sedangkan di provinsi lainnya dan Kabupaten Kota terutama di kota-kota industri akan serempak juga pada tanggal 28 Agustus aksi buruh besar-besaran yang jumlahnya puluhan ribu," ujar Said Iqbal dalam video yang diunggah akun Partai Buruh, dilihat Selasa (26/8).
Demo buruh membawa 6 tuntutan. Berikut poin-poin tuntutan tersebut:
1. Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah
2. Stop PHK : Bentuk Satgas PHK
3. Reformasi Pajak Perburuhan : Naikan PTKP menjadi Rp. 7.500.000,- / bulan, Hapus Pajak Pesangon, Hapus Pajak THR, Hapus Pajak JHT, Hapus diskriminasi Pajak Perempuan Menikah.
4. Sahkan Rancangan Undang-undang Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law
5. Sahkan RUU Perampasan Aset : Berantas Korupsi
6. Revisi RUU Pemilu : Redesain Sistem Pemilu 2029.
