Ribuan Warga Jepara Segel Lokasi Pembangunan PLTN

Jepara - Ribuan warga desa Balong, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara melanjutkan aksinya ke lokasi pembangunan Pembangunan Listrik Tenaga Nuklir (PTN). Mereka menyegel kawasan tersebut dengan menempelkan spanduk dan poster di pagar pintu gerbang. Massa long march menuju lokasi yang akan dibangun PLTN itu setelah melakukan dialog dengan Ketua Komisi VII DPR Sonny Keraf dan Wakil Ketua Komisi VII Alvin Lie. Sebagian massa bergerak ke lokasi yang berjarak sekitar 500 meter dari Balai Desa Balong dengan diikuti perwakilan anggota DPR ini. Sementara sebagian massa lainnya tetap berada di Kantor Balai Desa. Mereka menahan para perangkat desa untuk tetap di balai desa dan tidak ikut ke lokasi PLTN. Massa melakukan hal ini, karena mereka menganggap aparat desa tidak pernah melakukan sosialisasi pembangunan PLTN ini kepada warga. Warga juga merasa tidak dilibatkan dalam rencana pembangunan PLTN ini. Sebelum menempelkan spanduk dan poster di pintu gerbang lokasi pembangunan PLTN ini, massa membacakan pernyataan sikap. Mereka meminta pemerintah melakukan sosialisasi sebelum membangun PLTN dan menutup kantor yang digunakan koordinasi pembangunan PLTN di desa tersebut. Menurut warga, kantor itu merupakan tanah bengkok. "Seharusnya pemerintah mau menjelaskan mengapa tanah bengkok bisa digunakan untuk dibangun kantor koordinasi," kata pimpinan demonstran.Massa dihadang oleh puluhan polisi di pintu gerbang, untuk mengantisipasi agar tidak melakukan tindakan anarkis. Namun, hingga pernyataan sikap selesai dibacakan, pendemo tidak antusias masuk ke dalam kantor tersebut. Setelah menempelkan spanduk dan poster, sebagian dari mereka membubarkan diri. Hingga pukul 13.50 WIB, sebagian warga masih berada di depan pagar lokasi pembangunan PLTN itu. Sejumlah polisi juga tampak berjaga-jaga. Sementara itu, saat berbicara di depan massa, Alvin Lie berjanji akan membawa aspirasi warga Balong ke pemeritah pusat. "Selama ini saya hanya tahu ada anggaran Rp 5 miliar untuk sosialisasi rencana PLTN," kata Alvin.Namun, pernyataan Alvin itu langsung dipotong oleh massa. "Bohong, bohong itu. Tidak ada sosialisasi sama sekali baik dari perangkat desa, maupun pihak-pihak lain," kata mereka. Menurut Alvin, bila benar warga Balong menolak pembangunan PLTN, DPR akan berusaha untuk mengusulkan perubahan PP yang mengatur pembangunan PLTN ini. "Kami akan bawa masalah ini ke pemerintah pusat," tegas dia. Rencananya, PLTN akan dibangun di lahan beberapa hektar di Desa Balong. Sebagai persiapan, kantor koordinasi dibangun di lahan ini. Selain ada bangunan kantor dan pos jaga, di lahan ini juga sudah didirikan sebuah menara. Lokasi ini berada hanya sekitar 300 meter dari pemukiman. (asy/umi)