Sejumlah pihak menyoroti demo di kawasan gedung DPR RI Jakarta pada Senin, 25 Agustus 2025. Berbagai komentar muncul, mulai dari sisi peristiwa kericuhan, poin tuntutan, hingga gerakan-gerakan maya di media sosial.
Dari sisi tuntutan, politikus PDIP Kris Tjantra menyebut aksi 25 Agustus tersebut merupakan bentuk peringatan dari masyarakat. Kris mengatakan masyarakat semakin tidak percaya pada kemampuan DPR melihat situasi yang terjadi di ranah publik.
"Terjadinya demonstrasi 25 Agustus kemarin sebagai alarm dari masyarakat yang semakin tidak percaya pada anggota DPR, yang selama ini dianggap mampu menerjemahkan keinginan masyarakat umum," kata Kris dikutip dari detikNews, Rabu (27/8/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menyebut hal ini adalah reaksi atas beberapa tindakan DPR yang tidak seirama dengan situasi ekonomi yang memburuk. Kris kemudian menyebut soal tunjangan pejabat yang bernilai fantastis. Menurutnya, ini merupakan bentuk ketidakpekaan para elite politik terhadap situasi masyarakat yang terpuruk dalam situasi ekonomi yang semakin sulit.
"Ketika rakyat kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, harga pangan meroket, dan lapangan kerja makin sempit, para politikus malah sibuk mencari pencitraan dan berebut posisi. Ini bukan sekadar ironi, tapi bukti nyata bahwa kepentingan rakyat kerap dikorbankan demi syahwat kekuasaan," ucap dia.
Di sisi lain, kabar terkait hal ini muncul dari dalam gedung DPR. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta masyarakat tidak melihat angka tunjangan yang bernilai puluhan juta rupiah tersebut sebagai sesuatu yang fantastis. Menurutnya, angka tersebut nantinya akan dikembalikan lagi ke masyarakat, tapi dengan cara berbeda-beda dari masing-masing anggota DPR.
"Jadi jangan dilihat karena nilai uangnya, wow, fantastis. Nggak, itu biasa sebenarnya. Cuma kan ada orang yang nggak senang, wow gila, DPR semau-maunya gitu. Dapet duit senang-enaknya ngelakuin hal. Nggak," ujar Sahroni di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/8/2025).
"Kita-kita orang adalah perwakilan yang dinamai adalah pejabat publik yang juga digaji oleh masyarakat. Uangnya pasti kembali ke masyarakat. Tanpa perlu dikasih tahu ya ini uangnya, uang gajian gue, gue kasih ya sama kalian. Nggak perlu," lanjut Sahroni.
Terkait angka tunjangan senilai Rp 50 juta ini, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga angkat bicara. Ia mengatakan tunjangan rumah bulanan tersebut hanya berlaku satu tahun dan akan berakhir pada Oktober mendatang. Nantinya, kata Dasco, tunjangan perumahan yang diberikan selama satu tahun itu akan dipakai untuk mengontrak rumah selama 5 tahun.
Lain halnya dengan DPR, Kementerian Komdigi melihat peristiwa ini dari sisi perkembangan isu di media sosial. Mengutip detikNews, Wakil Menteri Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo berencana memanggil pihak TikTok hingga Meta untuk membahas penyebaran konten palsu yang diduga memicu kericuhan demo.
"Saya pribadi, tadi sama Pak Dirjen juga, saya hubungi. Yang pertama, saya sudah hubungi Head TikTok Asia Pasifik, Helena. Saya minta mereka ke Jakarta, kita akan bercerita tentang fenomena ini dan kita juga sudah komunikasi dengan TikTok Indonesia. Dengan Meta Indonesia juga kami sudah komunikasi," kata Angga dilansir dari detikNews, Rabu (27/8/2025).
Belum selesai bahasan soal aksi demonstrasi pada Senin (25/8), agenda demo lain di DPR juga muncul. Seperti ditulis detikNews, pada Kamis 28 Agustus 2025, massa buruh akan menggelar demo di DPR dan sejumlah tempat di seluruh Indonesia. Dalam aksi ini, para buruh akan menyampaikan 6 tuntutan. Mereka membawa enam tuntutan.
Berikut enam tuntutan massa buruh demo 28 Agustus:
1. Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah
2. Stop PHK : Bentuk Satgas PHK
3. Reformasi Pajak Perburuhan : Menaikan PTKP menjadi Rp. 7.500.000,- / bulan, Hapus Pajak Pesangon, Hapus Pajak THR, Hapus Pajak JHT, Hapus diskriminasi Pajak Perempuan Menikah.
4. Sahkan Rancangan Undang-undang Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law
5. Sahkan RUU Perampasan Aset : Berantas Korupsi
6. Revisi RUU Pemilu : Redesain Sistem Pemilu 2029.
Terkait hal ini, polisi telah menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk meminimalkan kekacauan arus penumpang imbas aksi demo. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Komarudin juga meminta agar peserta demo menjaga ketertiban sehingga masyarakat tidak menjadi korban.
"Jangan sampai mengganggu aktivitas masyarakat yang lain, kemudian juga tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, yang dapat merugikan orang lain, pengguna-pengguna jalan yang tidak tahu apa-apa menjadi korban," ujarnya.
Terkait agenda demo yang akan dilaksanakan besok, ikuti kabar terbaru perkembangannya dalam detikSore. Sementara itu beralih ke berita nusantara, detikSore akan bergabung dengan Jurnalis detikJabar dan Papua. Dari Jawa Barat detikSore akan mengulas peristiwa masuknya macan tutul ke pemukiman warga di Kuningan.
Sementara itu, dari Papua, jurnalis detikcom akan melaporkan langsung perkembangan atas peristiwa kericuhan yang terjadi di Sorong. Seperti ditulis detikSulsel sebelumnya, Sejumlah massa simpatisan 4 anggota Negara Republik Federasi Papua Barat (NRFPB) mengamuk hingga berujung ricuh di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Kericuhan dipicu empat terdakwa makar yang hendak diberangkatkan ke Makassar untuk disidangkan. Bagaimana situasi di sana? Ikuti laporan langsung Jurnalis detikcom dari lokasi kejadian.
Jelang petang, detkSore akan mengajak detikers untuk melihat kembali pentingnya dana darurat di situasi ekonomi yang tidak menentu. Tidak hanya itu, detikSore juga akan melihat potensi dari mana datangnya pundi-pundi yang dapat dialokasikan ke dalam dana darurat. Ikuti diskusinya dalam Sunsetalk.
Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.
"Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!"
(far/vys)