.webp)
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan tingkat kepuasan jemaah haji pada 2025 meningkat dari tahun sebelumnya. Menag Nasaruddin menyebut klaim itu disampaikan berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik.
Hal itu disampaikan Menag Nasaruddin dalam Rapat Kerja evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2025 bersama Komisi VIII DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (27/8/2025). Ia menyebut tingkat kepuasan jemaah untuk pelaksanaan ibadah haji tahun ini di angka 88,46 persen.
"Secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan dengan baik dan lancar dan data yang kami peroleh dari Biro Pusat Statistik Alhamdulillah tingkat kepuasan jemaah tahun ini meningkat dari tahun lalu 82,2 dan sekarang menjadi 88,46 (persen)," ungkap Nasaruddin dalam rapat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menyebut kesimpulan itu juga sejalan dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Ia mengatakan data pemerintah daerah Sumatera Barat juga menemukan hasil yang sama.
"Juga ada LSM dan juga pemerintah Gubernur kemarin Sumatera Barat juga menemukan angka yang sama, bahwa tingkat kepuasan jamaah tahun ini lebih tinggi daripada tahun sebelumnya," tambahnya.
Kendati demikian, Menag Nasaruddin tak menampik jika ada sejumlah catatan terkait pelaksanaan haji tahun ini. Salah satunya, kata dia, keterlambatan syarikat atau syarikah dan bercampurnya kloter-kloter jemaah di Arab Saudi.
"Salah satu kendala utama keterlambatan, syarikat tidak mengetahui keberadaan jemaah karena jemaah datang melalui kloter-kloter yang isinya campur berbagai syarikat dan ditempatkan di hotel-hotel yang bukan peruntukannya," ujar Nasaruddin.
"Kenapa ini terjadi? ya, seperti kita tahu bersama pada awal pemberangkatan itu masih ada yang visanya belum keluar dari pemerintah Saudi Arabia sehingga daripada pesawat itu kosong setengah maka kita berangkat kan yang punya visa," sambungnya.
Nasruddin mengatakan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) langsung membentuk tim akselerasi distribusi kartu nusuk. Ia menilai koordinasi yang dilakukan mampu dijalankan dengan baik.
"Untuk menanggapi itu, PPIH Arab Saudi membentuk tim akselerasi distribusi dan aktivasi kartu nusuk yang bekerja siang malam. Tim ini bekerja lintas fungsi dan terus berkoordinasi dengan ketua-ketua kloter serta para syarikat, hasilnya menjelang Armuzna kartu telah didistribusikan dengan baik," imbuhnya.
BP Haji Resmi Jadi Kementerian
Sebelumnya, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan DPR telah menyetujui pembentukan Kementerian Haji dan Umrah. Supratman mengatakan pembentukan Kementerian Haji secara resmi menunggu keputusan presiden (keppres).
"Nanti kalau Kementerian Haji kan sudah diputuskan tadi di rapat paripurna. Undang-undangnya sudah disetujui, tinggal menunggu pengundangan dan selanjutnya nanti menunggu keputusan Bapak Presiden," kata Supratman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8).
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyerahkan pembentukan Kementerian Haji kepada pemerintah. Dia hanya menekankan proses pembahasan serta pengesahan UU Haji dan Umrah telah selesai di DPR.
"Kita akan serahkan kepada pemerintah nanti, bagaimana pemerintah mengaturnya, mengenai jumlah kementerian, apakah ada yang ditambah, kemudian ada yang dikurangi, atau kemudian ada yang digabung kita serahkan kepada pemerintah," ujar Dasco.
Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, mengatakan Menteri Agama Nasaruddin Umar tak lagi mengurusi persoalan haji dan umrah. "Segera Menteri Agama tidak lagi mengurusi urusan haji betul-betul menjadi ulama, mengurusi kepentingan umat beragama. Jadi sudah tepat menjadi anregurutta Kiai Haji Nasaruddin Umar," ungkapnya.
Simak juga Video: Menag Optimistis Kementerian Haji Jadi Hadiah Terbaik Bagi Muslim RI
