.webp)
Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono menyampaikan tiga arahan penting dalam audiensi dengan para kepala daerah di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat. Yaitu, tentang Sekolah Rakyat, Kampung Siaga Bencana, dan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Presiden Prabowo menginstruksikan agar semua program bansos itu berbasis pada DTSEN. Pemda wajib melakukan pemutakhiran secara rutin agar tidak ada keluarga miskin yang terlewat," tegas Agus, dalam keterangan tertulis, Selasa (26/8/2025).
Percepatan pemutakhiran DTSEN oleh pemerintah daerah, kata Agus Jabo, menjadi harga mati lantaran berpengaruh pada program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan agar efektif, efisien, dan tepat sasaran. Sebab, DTSEN menjadi acuan seluruh program nasional.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lantaran itu, bekerja di luar data DTSEN bisa menimbulkan masalah serius.
"Kalau ada program tidak sesuai data DTSEN, bisa dipertanyakan BPK. Maka, musyawarah desa dan validasi lewat pendamping PKH harus benar-benar dijalankan," kata Agus.
"Jangan sampai rakyat jadi korban karena data tidak tepat sasaran," tambahnya.
Agus menegaskan pembangunan Sekolah Rakyat menjadi program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan. Ia berharap pemerintah Padang Panjang dan Pasangkayu secepatnya merealisasikan Sekolah Rakyat rintisan dengan menggunakan gedung milik Pemda yang sudah ada.
Sebab, pemerintah pusat akan memprioritaskan pembangunan gedung permanen ke daerah yang telah memiliki Sekolah Rakyat rintisan.
Agus kemudian menggarisbawahi tiga arahan utama ke para kepala daerah. Yaitu, sinergi dengan stakeholder terkait pemutakhiran data DTSEN, mengajukan proposal resmi Sekolah Rakyat rintisan, dan Kampung Siaga Bencana sesuai mekanisme Kemensos.
"Presiden Prabowo itu ingin program langsung dirasakan rakyat. Jadi pulang dari sini, tertibkan data DTSEN, siapkan usulan Sekolah Rakyat dan KSB tadi, dan laporkan ke Kemensos," tegas Agus.
"Jangan hanya wacana," sambungnya.
Arahan ini disambut dengan kesiapan Pemerintah Kota Padang Panjang dan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu menyukseskan program-program pengentasan kemiskinan yang menjadi prioritas Prabowo. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasangkayu Elsi melaporkan proses ground checking atau uji petik penerima bansos di wilayahnya sudah mencapai 90%.
"Kami terus lakukan perbaikan data agar tidak terjadi salah sasaran, saat ini progress-nya sudah 90 persen Pak Wamen," kata Elsi.
Selain pembahasan DTSEN, audiensi juga mengulas usulan pembangunan Sekolah Rakyat dan Kampung Siaga Bencana di Kota Padang Panjang dan Kabupaten Pasangkayu. Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis menyampaikan pihaknya sudah menyiapkan lahan seluas 30 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
"Dan sudah memiliki akses jalan, Pak Wamen. Sedang diproses di ATR/BPN. Kami berharap usulan kami bisa diterima, untuk melengkapi julukan kota kami sebagai Kota Pendidikan," harap Hendri.
Wakil Wali Kota Padang Panjang Allex Saputra menambahkan selain Sekolah Rakyat, pihaknya juga mengusulkan program Kampung Siaga Bencana (KSB).
"Daerah kami berada di lereng gunung berapi sehingga rawan bencana. Dalam hal ini kami berharap dukungan Kemensos untuk Kampung Siaga Bencana," tutur Allex.
Sementara itu, Wakil Bupati Pasangkayu Herny Agus menekankan kesiapan daerahnya dalam menyiapkan lahan bersertifikat untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
"Kami sudah siapkan lahan bersertifikat 5 hektare dan siap mendukung penuh program Sekolah Rakyat," kata Herny.
Sebagai informasi, audiensi ini dihadiri oleh Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis, Wakil Wali Kota Allex Saputra, Wakil Bupati Pasangkayu Herny Agus, dan Kepala Dinas Sosial Pasangkayu Elsi. Turut mendampingi Agus, Direktur KAT dan Kewirausahaan Sosial Ketut Supena dan perwakilan Direktorat PSKBA Edhy Suwarna.
Simak juga Video 'Bangganya Guru Berusia 58 Tahun Bisa Mengajar di Sekolah Rakyat':
(anl/ega)
