Din Syamsuddin: Penegakan Hukum Dibarengi Penegakan Keadilan

Jakarta - Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengingatkan proses penegakan hukum harus dibarengi dengan proses penegakan keadilan. Dia melihat kasus korupsi yang menimpa mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri jutru menafikan prinsip penegakan keadilan."Tanpa bermaksud membela, saya menenggarai ada ketidakdilan. Dalam artian kasus serupa itu banyak terjadi di deperteman lain. Seharusnya demi keadilan, semuanya harus diusut," kata Din Syamsuddin kepada detikcom, Minggu (22/7/2007).Din mengaku, selama ini dia mengikuti terus proses pengadilan atas Rokhmin. Tentunya, dia mendukung proses penegakan hukum atas Rokhmin, namun penegakan hukum seharusnya berjalan beriringan dengan penegakan keadilan.Dalam pandangannya, proses pengumpulan dana non bujeter sudah berlangsung dan terjadi di seluruh departemen dan pemerintahan. "Kalau KPK menyoroti harus semua diusut jangan tebang pilih," tutur Din Syamsuddin. Dia juga melihat kasus dana non bujeter di DKP karena lemahnya pengaturan hukum dan penganggaran di departemen. Begitu juga masalah tuduhan gratifikasi atau pemberian hadiah seperti yang dituduhkan, sehingga memungkinkan multitafsir dalam pelaksanaannya."Selain itu, Rokhmin melakukan pengumpulan dana untuk tidak memperkaya diri sendiri namun untuk departemennnya sehingga penggunaannya juga sangat luas. Kita dorong penegakan hukum dan jangan tebang pilih," ujarnya. (mar/mar)