.webp)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menganggarkan Rp 180 miliar untuk membangun 60 titik jalan desa dalam program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra). Jalan yang akan dibangun sepanjang 63 kilometer.
Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Deden Apriandhi Hartawan, menyampaikan ada 431 titik usulan perbaikan jalan desa yang diusulkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Namun Pemprov hanya akan membangun 60 titik untuk tahun ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang perlu diingat, pembangunan jalan ini bukan ego provinsi. Semua usulan diverifikasi kabupaten/kota dan bahkan bisa datang dari desa maupun aspirasi DPRD. Jadi, prosesnya terbuka dan melibatkan banyak pihak," kata Deden, Jumat (22/8/2025).
Pemprov menyebut ada skala prioritas dalam penentuan titik jalan desa yang akan diperbaiki lebih dulu. Beberapa unsur yang dilihat, yaitu dampak pembangunan bagi masyarakat, khususnya akses ke layanan kesehatan, pendidikan, hingga sentra pertanian.
Deden menerangkan awalnya akan digarap 40 titik dalam APBD murni dengan total anggaran mencapai Rp 83 miliar untuk pembangunan jalan sepanjang 33 kilometer.
Setelah itu ada tambahan 20 titik di APBD perubahan, dengan anggaran Rp 100 miliar untuk 30 kilometer.
"Prinsipnya, pembangunan ini diupayakan bisa mengurangi jumlah desa tertinggal di Banten, salah satunya dengan memperbaiki akses ke fasilitas dasar masyarakat," jelasnya.
Tonton juga video "Viral Tukang Bakso di Malang Bangun Jalan Desa yang Rusak Parah" di sini:
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten, Arlan Marzan, mengatakan Kabupaten Lebak menjadi daerah yang mengusulkan perbaikan jalan desa paling banyak.
"Paling banyak itu Lebak, kemudian Pandeglang. Beberapa daerah seperti Kabupaten Serang, Tangerang, dan Kota Serang juga ada. Cuma rincinya saya harus cek data ya," kata Arlan.
Arlan menjelaskan untuk daerah dengan kontur tanah lembek, seperti di Lebak Selatan dan Pandeglang Selatan, pembangunan diprioritaskan menggunakan betonisasi karena dianggap lebih tahan lama.
"Kalau hotmix biasanya di wilayah dengan lalu lintas normal dan tanah keras. Sementara di selatan Banten, tanahnya lebih lembek sehingga harus diperkuat dengan beton. Itu yang membuat anggaran di APBD perubahan lebih besar karena 90 persen ruas menggunakan metode betonisasi," katanya.
