Bertemu Pramono, Ahok Saran PBB Diturunkan karena NJOP Tak Sesuai

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bertemu dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota. Dalam pertemuan, Ahok menyarankan Pramono mengevaluasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang dinilai sudah tidak sesuai dengan kondisi pasar serta menurunkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

"Prinsip PBB itu kan NJOP tidak boleh melebihi harga pasar. Kalau sekarang banyak tanah dijual, harga NJOP aja kadang nggak laku. Makanya tahun depan mungkin harus dievaluasi, ada beberapa bagian tanah yang harus diturunkan PBB-nya," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu (20/8/2025).

Ahok menilai kondisi ekonomi belakangan ini membuat harga properti turun, sedangkan NJOP di sejumlah wilayah masih tinggi. Oleh karena itu, dia mendorong Pramono mengevaluasi kebijakan PBB agar lebih adil bagi masyarakat.

"Saya dulu yang pertama naikkan PBB, karena waktu itu harga jual sama NJOP terlalu jauh. Tapi kalau sekarang ekonomi tambah payah, harga properti turun, PBB harus ikut turun juga," ujarnya.

Menurut Ahok, masih banyak daerah yang memilih menaikkan PBB secara asal sebagai cara cepat meningkatkan pendapatan daerah, tanpa memperhatikan kondisi pasar.

"Banyak daerah nggak mau mikir ya, cara paling gampang cari duit ya naikkan PBB. Itu nggak perlu terjadi. Prinsipnya tetap, NJOP jangan sampai melampaui harga pasar," ujarnya.

Dalam diskusinya dengan Pramono, Ahok juga menyarankan kebijakan keringanan atau pembebasan PBB untuk rumah dengan nilai tertentu, seperti yang pernah diterapkannya.

"Kayak kita dulu kan sampai Rp 2 miliar bebas PBB. Nah itu harus dilakukan juga. Jadi misalnya di kampung-kampung harga jualnya tinggi tapi warganya nggak mampu, bisa disesuaikan atau digratiskan," tambahnya.

Simak juga Video 'Pramono Kaget, 45% Pelamar Loker Damkar dari Luar Jakarta':