Bamus DPR Gagal Menjadwalkan Usulan Interpelasi Lapindo

Jakarta - Badan Musyawarah (Bamus) DPR menunda pengambilan keputusan atas usulan interpelasi lumpur Lapindo pada 21 Agustus mendatang. Penundaan ini dilakukan setelah dalam rapat Bamus yang digelar Kamis (19/7/2007), tidak dicapai kesepakatan. Selain FKB dan FPDIP, 8 fraksi lainnya menolak jika pembahasan pengambilan keputusan atas usul interpelasi Lapindo dilakukan pada sidang paripurna Jumat 20 Juli besok."Jadwalnya diputuskan tanggal 21 Agustus karena hanya PDIP dan PKB yang mengusulkan besok. Yang lainnya meminta ditunda," kata Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.Sementara Ketua FKB DPR Ida Fauziah mengaku kecewa atas putusan Bamus ini. Karena sebelumnya pada rapat lobi kemarin, 5 fraksi menyatakan, akan mendukung pengambilan keputusan atas usulan interpelasi lumpur Lapindo pada Jumat besok dan 5 fraksi menolak."Kita sangat kecewa dengan keputusan itu. Dari 5 fraksi yang kemarin mendukung, hanya kita dan FPDIP yang bertahan. Fraksi lainnya mengusulkan tanggal 21 Agustus," cetus Ida.Hal senada disampaikan inisiator interpelasi Abdullah Azwar Anas. Dia mengaku sangat kecewa dengan inkonsistensi fraksi-fraksi. Upaya mengulur jadwal dinilainya akan mempersulit Presiden SBY, mengingat pada 16 Agustus mendatang SBY akan menyampaikan pidato kenegaraan di DPR."Mengulur-ulur ini justru membahayakan SBY. Dalam sidang itu anggota DPR bisa interupsi. Seharusnya dijadwalkan sekarang biar tuntas," ungkap Anas.Namun, Wakil Ketua FPG Darul Siska beralasan, penundaan penjadwalan pengambilan keputusan interpelasi lapindo sudah benar. Saat ini yang dibutuhkan rakyat bukan interpelasi tapi pembayaran ganti rugi."Rakyat itu menunggu pembayaran ganti rugi. Interpelasi itu kebutuhannya politisi," tandasnya. (bal/umi)