.webp)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menegaskan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai poros pemerintahan berperan penting dalam mengawal berbagai program prioritas nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Sebab, program tersebut berkaitan dengan pemerintah daerah (Pemda) yang berada di bawah pembinaan dan pengawasan Kemendagri.
"Peran Kemendagri menjadi sangat-sangat penting, hampir di semua program tersebut. Karena apa? Karena Kemendagri terutama dalam peran sebagai pembina dan pengawas pemerintahan daerah. Karena semua program ini pasti terkait dengan pemerintahan daerah," ujar Tito dalam keterangannya, Selasa (19/8/2025).
Hal itu disampaikan Tito saat menjadi pembicara kunci pada Seminar Nasional dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia dan Kemendagri bertajuk 'Kemendagri Berbakti untuk Negeri'. Kegiatan ini berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, Tito menyampaikan berbagai upaya yang telah dilakukan Kemendagri dalam menyukseskan program prioritas nasional, salah satunya program penyediaan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Salah satu langkah mendukung penyediaan tiga juta rumah tersebut yakni dengan menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Mendagri, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, serta Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo.
SKB tersebut mengatur pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR. SKB ini kemudian ditindaklanjuti oleh seluruh Pemda melalui penerbitan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).
"Peran Kementerian Dalam Negeri menjadi sangat penting sekali. Sangat penting sekali dalam rangka untuk mendukung program Presiden. Dan juga untuk secara umum untuk kemajuan bangsa Indonesia," katanya.
Tito juga menjelaskan peran Kemendagri dalam mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, Kemendagri diminta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendukung pelaksanaan MBG di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dukungan ini terutama terkait dengan koordinasi Pemda di wilayah tersebut agar memberikan dukungan secara optimal.
"Ada program-program lain, saya kira banyak sekali, program Sekolah Rakyat, program untuk masyarakat, anak-anak yang kurang mampu, dalam bentuk boarding school, kemudian program Sekolah Unggulan Garuda. Ini yang kita kerjakan untuk membantu semua," jelasnya.
Tak hanya itu, ia juga mencontohkan keterlibatan Kemendagri dalam mendukung terwujudnya e-government atau pemerintahan berbasis digital. Program ini melibatkan Kemendagri baik melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Ditjen Bina Keuangan Daerah (Keuda), maupun komponen Kemendagri lainnya.
Keterlibatan Kemendagri juga mencakup upaya pengendalian inflasi daerah. Kemendagri rutin menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah setiap minggu yang melibatkan kementerian dan lembaga serta diikuti Pemda. Tak jarang, Kemendagri juga menerjunkan tim ke daerah yang angka inflasinya dinilai tinggi.
"Sekarang kita juga akan berkontribusi di pertumbuhan ekonomi. Karena pertumbuhan angka-pertumbuhan ekonomi nasional juga sangat tergantung dari angka lokal," pungkasnya.
Simak juga Video 'Mendagri Sebut Dalam Konstitusi, Kepala Daerah Mungkin Dipilih DPRD':
(anl/ega)
