Yang Tidak Mencatat Dana Nonbujeter Malah Aman

Jakarta - Bukti utama yang membuat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri sebagai terdakwa korupsi adalah pembukuan dana nonbujeter. Sementara departemen lain yang juga memiliki dana nonbujeter, tapi tak dibukukan malah justru aman.Demikian diungkapkan pengacara Rokhmin, M Assegaf, dalam duplik yang dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Rabu (18/7/2007)."Justru yang tidak mencatat dan mempertanggungjawabkan malahan aman tidak terjamah, tidak ditahan, dan tidak diadili. Sementara pejabat DKP yang justru bermaksud memperlihatkan kejujuran dengan mencatat transparan, terancam penjara," kata Assegaf.Assegaf tak main-main dengan tudingannya itu. Berdasarkan berita sebuah harian, Assegaf melansir pernyataan Menkeu Sri Mulyani yang mengungkapkan hampir semua departemen menyimpan dana di luar APBN.Fakta yang diungkapkan Sri Mulyani itu menunjukkan adanya kekosongan hukum yang mengatur dana nonbujeter atau dana yang berada di luar APBN itu. "Kalau tidak ada kekosongan hukum, untuk kepentingan apa Menkeu sampai perlu mengeluarkan peraturan (menertibkan itu)," kata Assegaf.Akibat kekosongan hukum mengatur dana nonbujeter, masing-masing departemen memiliki cara-cara tersendiri mengaturnya. Nah, pejabat-pejabat DKP terjerat justru karena mengelola dana itu secara transparan."Tindakan KPK inilah yang menurut kami sangat menusuk dan melukai rasa keadilan," kata Assegaf. (aba/nrl)