Waspadai Infiltrasi dalam Pemilihan Pimpinan KPK

Semarang - Ada kencenderungan lembaga penegak hukum memasukkan 'orang-orang'-nya dalam seleksi pimpinan KPK. Pansel harus waspada!Demikian diungkapkan pakar hukum Tata Negara Universitas Andalas (Unand) Padang, Saldi Isra, usai menjadi pembicara dalam Lokakarya Pemilihan KPK di Hotel Santika Semarang, Jalan Ahmad Yani, Rabu (18/7/2007)."Ada gejala infiltrasi lembaga penegak hukum memasukkan orang-orangnya. Kalau mereka terpilih, ini akan berdampak negatif bagi KPK ke depan," katanya.Saldi mencontohkan, dari beberapa calon yang masuk ke panitia seleksi (pansel) terdapat nama-nama yang berasal dari kejaksaan, kepolisian, dan kehakiman. Nama-nama itu harus dicermati agar KPK tidak salah pilih.Pengamat berambut cepak itu menjelaskan, jika dimasuki orang-orang dari penegak hukum lain, KPK tak akan bergerak leluasa. Lembaga yang seharusnya menjadi motor utama pemberantasan korupsi itu pasti akan sama saja dibanding lembaga penegak hukum lain."Belum ada mekanisme atau cara formal bagaimana mencegah masuknya infiltran ke dalam tubuh KPK. Ya berharap saja, agar pansel cermat melihat gejala dan praktik semacam itu," ujarnya.Mengenai minimnya aktivis anti korupsi yang mendaftar menjadi pimpinan KPK, Saldi mengatakan, berdasarkan pengalaman sebelumnya, para aktivis banyak terhambat pada aspek administratif. Misalnya, soal umur, atau fit and property test di DPR. Untuk mendapatkan pimpinan KPK, Saldi berpendapat, pola rekrutmen harus diubah. Panitia harus aktif mencari sosok independen yang sudah dikenal punya track record bagus di mata masyarakat. Dengan cara seperti itu, setiap orang yang punya kapasitas punya peluang memimpin KPK."Kan banyak akademisi, aktivis LSM, atau tokoh masyarakat yang punya kapasitas. Ke depan, panitia harus pro aktif, jangan hanya menunggu pendaftaran," demikian Saldi Isra. (try/nrl)