Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI, Dedi Iskandar Batubara, menyoroti kritik dalam pidato Ketua DPR RI terkait praktik 'serakahnomics' sebagai bentuk jalan menuju korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pasalnya kondisi ini menjadi perhatian serius sejak awal era reformasi.
"Pemberantasannya menjadi semangat utama reformasi. Jadi, wajar dan sangat penting untuk terus memerangi perilaku-perilaku tersebut," tegasnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/8/2025).
Hal ini ia katakan usai mengikuti Sidang Tahunan MPR RI 2025, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8) kemarin.
Menilai KKN menjadi alasan utama dilakukannya perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Dedi mengatakan Sidang Tahunan MPR 2025 berjalan dengan baik dan penuh semangat persatuan. Ia juga mengapresiasi pidato Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang menekankan pemberantasan KKN.
Pemberantasan KKN telah menjadi amanat yang harus dijalankan sesuai dengan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 dan TAP MPR Nomor VIII/MPR/2001. Menurut Dedi, figur dan sistem menjadi hal penting dalam memberantas KKN.
Dengan catatan, sistem tersebut perlu diatur melalui regulasi yang jelas, termasuk pengaturan izin tambang, pengelolaan hutan, dan perkebunan yang dinilainya masih bermasalah.
"Tugas kita di parlemen adalah melakukan checks and balances. Kita memastikan semua instrumen yang dibangun pemerintah berjalan sesuai jalurnya," tuturnya.
Ia juga mengapresiasi pidato kenegaraan Presiden yang menyampaikan laporan kinerja pemerintahan sekaligus upayanya membangun fondasi dengan semangat sosial-demokrat, ekonomi Pancasila, dan politik non-blok.
"Pak Presiden Prabowo Subianto berupaya membangun semangat kita untuk bangkit dari berbagai beban dengan mengorkestrasi semua instrumen tanpa membeda-bedakan, semuanya dibangun dalam semangat persatuan," ujarnya.
Dedi juga menyoroti sejumlah capaian dalam delapan bulan awal masa pemerintahan, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), program Sekolah Rakyat, dan penanganan kasus korupsi. Menurutnya, kebijakan tersebut patut diapresiasi dan diharapkan hasilnya lebih baik lagi di tahun kedua pemerintahan.
Dedi menegaskan bahwa semangat persatuan yang ditunjukkan dalam Sidang Tahunan MPR 2025 harus menjadi modal utama bangsa untuk melangkah ke depan, dengan harapan setiap kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah, dapat dijalankan dengan integritas dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Dengan komitmen kuat untuk memberantas KKN, memperkuat regulasi, serta memastikan pembangunan yang adil dan merata, Dedi optimistis Indonesia mampu menjaga arah reformasi dan menegaskan pihaknya akan terus menjalankan fungsi pengawasan.
Simak Video "Video: MPR Apresiasi Pemerintah Tindak Tegas Kasus Korupsi di Indonesia"
(anl/ega)