Menlu Sugiono Bantah RI Berunding dengan Israel soal Penempatan Warga Gaza

Menlu Sugiono Bantah RI Berunding dengan Israel soal Penempatan Warga Gaza

Firda Cynthia Anggrainy - detikNews
Jumat, 15 Agu 2025 13:30 WIB
Menlu RI Sugiono
Menlu RI Sugiono (Taufiq Syarifudin/detikcom)
Jakarta -

Pemerintah Israel dilaporkan sedang berunding dengan lima negara, termasuk Indonesia, mengenai potensi penempatan warga Palestina dari Jalur Gaza. Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono membantah adanya perundingan tersebut.

"Kita tidak pernah juga bernegosiasi dengan mereka (Israel)," kata Sugiono seusai sidang tahunan di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

ADVERTISEMENT

Sugiono mengaku tak tahu-menahu mengenai laporan yang menyebutkan perundingan pemerintah Israel yang melibatkan pemerintah RI itu. Dia hanya menegaskan pemerintah RI tidak pernah melakukan perundingan dengan Israel.

"Nggak tahu kalau mereka yang melakukannya, sama siapa? Tapi kita nggak," ujarnya.

Di sisi lain, Sugiono mengatakan pemerintah masih terus mencari alternatif lokasi evakuasi warga Gaza yang menjadi korban penyerangan Israel. Dia menyebut akan ada beberapa tempat yang disediakan selain di Pulau Galang, Batam.

"Sekarang kita masih dalam tahap awal ya. Kemarin saya sampaikan juga bahwa kita sedang memperhitungkan. Satu, lokasi di mana, alternatif-alternatif tempatnya, banyaklah urusan teknis," kata Sugiono.

Pemerintah juga akan mencari alternatif tempat lainnya. Nantinya, Kemenlu akan melakukan penilaian lagi.

"Beberapa (lokasi), satunya di Galang, kemarin kan. Terus kita cari yang mungkin infrastrukturnya sudah ada. Kalau misalnya belum, ya kita juga menilai lagi apakah kalau misalnya dari greenfield itu berapa lama," imbuhnya.

Seperti diketahui, Israel dilaporkan sedang berunding dengan lima negara, termasuk Indonesia, mengenai potensi penempatan warga Palestina dari Jalur Gaza. Katanya, ada empat negara lainnya yang diajak berunding soal ini adalah Somaliland, Uganda, Sudan Selatan, dan Libya.

"Beberapa negara menunjukkan keterbukaan yang lebih besar daripada sebelumnya untuk menerima imigrasi sukarela dari Jalur Gaza," ujar seorang sumber diplomatik Israel kepada media Channel 12, seperti dilansir media Israel, The Times of Israel, Kamis (14/8). Sumber itu menyebut Indonesia dan Somaliland sangat terbuka akan gagasan itu. Namun, belum ada keputusan konkret yang dibuat soal ini.

Somaliland adalah wilayah yang memisahkan diri dari Somalia yang dilaporkan berharap mendapatkan pengakuan internasional melalui kesepakatan tersebut.

Laporan tersebut muncul bersamaan dengan klaim dari The Associated Press, bahwa Israel telah membahas pemukiman kembali warga Gaza di Sudan Selatan--sebuah pernyataan yang ditolak oleh pemerintah negara Afrika tersebut sebagai 'tidak berdasar' dan tidak mencerminkan kebijakan resminya.

Sebelumnya, dalam wawancara dengan saluran berita i24News, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyuarakan dukungannya terhadap emigrasi massal warga Gaza, sebuah kebijakan yang didukung oleh Presiden AS Donald Trump awal tahun ini. Netanyahu mengatakan bahwa Israel sedang berkomunikasi dengan 'beberapa negara' untuk menampung warga sipil yang mengungsi dari wilayah yang dilanda perang tersebut.

"Saya pikir ini adalah hal yang paling wajar," kata Netanyahu. "Semua orang yang peduli terhadap Palestina dan mengatakan ingin membantu Palestina harus membuka pintu bagi mereka. Apa yang Anda khotbahkan kepada kami? Kami tidak mengusir mereka--kami memungkinkan mereka untuk pergi... pertama-tama, (meninggalkan) zona pertempuran, dan juga Jalur Gaza itu sendiri, jika mereka mau."

Ketika ditanya mengapa proses tersebut belum mengalami kemajuan, Netanyahu menjawab: "Anda membutuhkan negara-negara penerima. Kami sedang berbicara dengan beberapa negara--saya tidak akan merincinya di sini."

Simak juga Video: Komisi I Dukung Pulau Galang Jadi Tempat Pengobatan Warga Gaza

Halaman 2 dari 4
(rdp/rdp)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads