.webp)
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengadopsi pendekatan baru untuk membumikan nilai-nilai Pancasila. Pemerintah Kota Pahlawan tersebut membentuk Satuan Tugas (Satgas) Kampung Pancasila.
Program ini diharapkan menjadi wadah terintegrasi dalam mengurai berbagai persoalan warga, mulai dari lingkungan, kemasyarakatan, ekonomi, hingga sosial budaya di setiap Rukun Warga (RW).
Pembentukan Satgas Kampung Pancasila ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor: 100.3.3.3/ 142/ 436.1.2/2025 pada 2 Juli 2025. Sepekan kemudian, Kamis (7/8), Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi membuka pelatihan training of trainers (ToT) bagi lurah, camat, dan kepala perangkat daerah di Graha Sawunggaling, Balai Kota Surabaya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pelatihan tersebut menjadi langkah awal pengintegrasian berbagai program kampung ke dalam satu sistem terkoordinasi di bawah payung Kampung Pancasila. Tiga hari berselang, Senin (11/8), Pemkot Surabaya menggelar doa bersama yang dipimpin Eri Cahyadi menandai peluncuran resmi program di Lobi Lantai 2 Balai Kota Surabaya.
Dalam kesempatan itu, Eri menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah, camat, dan lurah untuk bergerak serentak menuju 1.360 titik Kampung Pancasila yang tersebar di 153 kelurahan. Melalui program ini, ia menargetkan peningkatan taraf hidup masyarakat, termasuk penuntasan masalah kemiskinan, ibu hamil berisiko tinggi, anak putus sekolah, dan pengangguran terbuka.
"Di dalam Kampung Pancasila itu kita utamakan gotong-royong dan saling membantu. Karena agama dan Pancasila ini filosofinya memerintah kita untuk saling tolong menolong," kata Eri dalam keterangan tertulis, Kamis (14/8/2025).
Menurutnya, Kampung Pancasila bukan sekadar implementasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai fondasi NKRI, tetapi juga wadah nyata untuk menggalakkan gotong royong.
"Dengan adanya Kampung Pancasila, saya berharap kita kuatkan lagi (Pancasila). Karena kita harus menjalankan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan agama secara kaffah (keseluruhan)," ujarnya.
Selain fokus pada kesejahteraan masyarakat, Eri mengungkapkan program Kampung Pancasila juga mengajak warga untuk saling menjaga keamanan lingkungan, serta memupuk toleransi antarumat beragama.
"Kita membiasakan untuk saling toleransi, menjaga sesama agama sehingga tidak menimbulkan perpecahan. Yang kita lakukan adalah ketika bagaimana semua agama tadi membentuk jiwa-jiwa yang memiliki jiwa sosial yang tinggi," jelasnya.
Struktur Satgas Kampung Pancasila dibentuk hingga ke tingkat RW. Ketua RW secara ex-officio menjadi Ketua Satgas Kampung Pancasila dengan dibantu empat kelompok kerja (pokja) di bidang lingkungan, kemasyarakatan, sosial budaya, dan ekonomi.
Masing-masing bidang tersebut, didampingi perangkat daerah sebagai koordinator program. Misalnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk bidang Lingkungan, Kepala Satpol PP untuk bidang Kemasyarakatan, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk bidang Sosial Budaya, dan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkodag) untuk bidang Ekonomi.
Program Kampung Pancasila menerapkan mekanisme self assessment oleh Ketua RW dengan dibantu Ketua RT dan Kader Surabaya Hebat (KSH) menggunakan aplikasi 'Sayang Warga'. Penilaian dilakukan tiap bulan, mencakup pengelolaan sampah, kesehatan balita, kegiatan ronda malam, hingga status gizi warga. Hasilnya kemudian dianalisis oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) pendamping untuk disinergikan dengan perangkat daerah terkait.
Eri menegaskan bahwa keberhasilan program Kampung Pancasila diukur bukan hanya dari capaian teknis, seperti pemilahan sampah, tetapi juga dari kuatnya semangat gotong royong di masyarakat.
"Nah, ketika keempat bidang ini sudah mencapai nilai tertentu, maka itu menjadi tolok ukur keberhasilan dari Kampung Pancasila," paparnya.
Tugas setiap Satgas Kampung Pancasila telah diatur jelas. Satgas Lingkungan misalnya, menangani pemilahan sampah, urban farming, kerja bakti, pemberantasan sarang nyamuk, dan sosialisasi buang air besar sembarangan (BABS).
Kemudian, Satgas Kemasyarakatan bertugas menjaga keamanan, melakukan patroli ronda, mengawasi jam malam anak, mitigasi bencana, dan sosialisasi pencegahan narkoba. Satgas Ekonomi mendata warga usia produktif yang belum bekerja, mendampingi UMKM, serta menghubungkan pelatihan kewirausahaan. Sementara Satgas Sosial Budaya fokus pada isu stunting, skrining TBC, pencegahan anak putus sekolah, dan perlindungan perempuan dan anak.
Ke depan, Pemkot Surabaya bahkan berencana menjadikan Kampung Pancasila sebagai program lomba tahunan sama halnya 'Smart City' dan 'Merdeka dari Sampah'. Namun yang berbeda adalah aspek penilaian pada Kampung Pancasila nantinya dilakukan secara menyeluruh.
Di tingkat kota, Satgas Kampung Pancasila diketuai Kepala BPBD Surabaya, Irvan Widyanto dengan wali kota dan wakil wali kota sebagai dewan pengarah. Camat, Danramil, dan Kapolsek menjadi dewan pengarah di wilayah, sedangkan lurah bersama Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Ketua LPMK bertindak sebagai pembina.
Irvan menyampaikan saat ini 15 tim pendamping dari perangkat daerah, kecamatan, dan kelurahan telah bergerak di seluruh RW di 1.360 Kampung Pancasila se-Surabaya.
"Mudah-mudahan di tahun ini 1.360 RW bisa terjaga. Kami juga ada 669 ASN dan non-ASN yang diterjunkan menjadi pendamping di seluruh RW yang ada di Kota Surabaya," ujar Irvan.
Ia menjelaskan, penilaian awal Kampung Pancasila akan melihat capaian di setiap bidang. Misalnya, pada bidang lingkungan, akan dinilai apakah kampung sudah memiliki pemilahan sampah. Lalu pada bidang kemasyarakatan, apakah sudah ada sistem keamanan lingkungan (Siskamling) atau penerapan jam malam anak.
"Setelah dilakukan penilaian awal, misal kampung A ada yang kurang, nanti ASN pendamping akan melakukan pendekatan dengan program yang sudah dijalankan, yang kedua bisa dengan cara pendekatan kemasyarakatan," pungkasnya.
Simak juga Video: Karnaval Seni Budaya Meriahkan HUT Ke-80 RI di Lumajang
