Buku Laporan JPN dan BPKP Jadi Bukti Gugatan Soeharto

Jakarta - Jaksa Pengacara Negara (JPN) dan BPKP pernah membuat buku laporan tentang aliran dana Yayasan Supersemar milik mantan Presiden Soeharto. Akhirnya buku itu akan digunakan untuk menggugat Soeharto secara perdata."Ada dulu dari tim JPN dan BPKP membuat suatu buku laporan yang menguatkan aliran dana itu ke mana saja," kata Ketua Tim JPN Dachamer Munthe di Kejagung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta, Selasa (17/7/2007).Menurut Dachamer, buku laporan itu tidak pernah dijadikan alat bukti tim pidsus pada saat menangani kasus korupsi Soeharto. Namun menurut dia, bukti ini relevan untuk dijadikan bukti dalam kasus gugatan perdata."Tapi kalau saya lihat ini relevan. Paling tidak berapa yang disalurkan Supersemar itu ada," ujarnya.Dachamer menjelaskan, selain bukti laporan tersebut, tim JPN juga menggunakan bukti-bukti dokumen yang disita oleh jaksa pidsus pada waktu penyidikan korupsi dan dititipkan di Yayasan Supersemar."Kan dokumen itu kita gunakan, misalnya surat perintah dari ketua yayasan (Soeharto) ke bendahara supaya diberikan pada si X. Itu juga disita mereka (jaksa pidsus). Itu buat kita penting," jelasnya.Tim JPN pada pekan lalu telah mendaftarkan gugatan perdata di PN Jaksel. Tapi hingga kini belum ditetapkan waktu persidangannya.Salah satu bukti yang digunakan dalam gugatan yaitu audit BPKP tahun 1999 yangmenunjukkan bahwa sebagian dana Yayasan Supersemar tidak digunakan untuk kegiatan sosial, tapi untuk kepentingan lain.Kejaksaan menggugat secara materiil sebesar US$ 420 juta dan Rp 180 miliar. Sedangkan, gugatan immateriil sebesar Rp 10 triliun. (gah/sss)