Pembahasan RUU Paket Politik Diprediksi Deadlock

Jakarta - Meski belum dimulai, pembahasan RUU Paket Politik di DPR dikhawatirkan akan mengalami deadlock (jalan buntu). Ini terlihat dari polarisasi kekuatan parpol di DPR."Itu bisa terjadi dan ujung-ujungnya voting," kata Direktur Eksekutif Cetro Hadar Gumay usai diskusi "Membedah RUU Politik" di Hotel Grand Cempaka, Jalan Letjen Suprapto, Jakarta, Selasa (17/7/2007). Menurut Hadar, pertemuan 8 parpol gurem di Hotel Mulia pada 16 Juli kemarin merupakan manuver yang dilakukan di luar DPR. "Ini kan belum mulai, belum tahap pembahasan, ya istilahnya pemanasanlah," kata Hadar.Hadar mengatakan, dengan polarisasi kekuatan yang sudah tampak di DPR saat ini, pembahasan RUU parpol diyakini akan berjalan alot.Namun Hadar mengingatkan agar partai-partai tersebut memperhatikan hal-hal yang prinsipil yang tidak perlu diubah."Misalnya, daerah memilihan yang diperbanyak itu tidak perlu, atau sistem pemilu, kita maunya terbuka terbatas atau terbuka benaran," kata pria yang juga mendaftar menjadi anggota KPU ini.Hadar menilai, RUU Paket Politik yng diajukan pemerintah terlalu banyak aturan yang ingin diubah. Parpol-parpol sepertinya terpengaruh dengan perubahan-perubahan yang diajukan tersebut."Pemerintah terobsesi dengan ingin menyederhanakan jumlah parpol yang tujuannya untuk stabilitas, tapi sekarang parpol yang ada banyak masalah," kata dia.Ditambahkannya, ukuran-ukuran yang digunakan pemerintah dalam mengubah UU Pemilu, seperti syarat parpol, ukurannya terlalu kuantitatif."Ukuran batasan seperti pengurus lengkap di 100 persen provinsi, punya pengurus lengkap di 75 persen kabupaten atau kota, punya anggota minimal 1.000 orang atau seperseribu jumlah penduduk yang ditunjukkan dalam KTA itu terlalu kuantitatif," bebernya.Padahal, lanjut dia, yang ingin diciptakan semua orang kualitas parpol yang meningkat. Untuk itu masih dibutuhkan beberapa kali pemilu. (umi/nrl)