Realisasi Belanja Daerah Jabar Peringkat Pertama Nasional

Jakarta -

Pemerintah Provinsi Jawa Barat meraih predikat terbaik nasional dalam realisasi belanja daerah berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman mengatakan capaian tersebut disampaikan pada rapat pengendalian inflasi. Rapat tersebut membahas progres realisasi pendapatan dan belanja daerah seluruh provinsi di Indonesia.

"Per 10 Agustus 2025, realisasi belanja daerah Provinsi Jawa Barat mencapai 52,08 persen atau peringkat pertama nasional. Angka ini jauh di atas rata-rata nasional yang sebesar 40,54 persen," ujar Herman dalam keterangannya, Rabu (13/8/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain belanja daerah, realisasi pendapatan daerah Jabar juga mencatatkan kinerja positif. Adapun jumlahnya mencapai 54,67 persen atau lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 51,99 persen.

"Sehubungan hal tersebut, kami sampaikan terima kasih atas atensi dan kinerja semua pihak. Mohon untuk realisasi belanja dijaga dan ditingkatkan terus, serta untuk realisasi pendapatan digenjot lagi agar lebih optimal," ungkap Herman.

Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat juga mencatat kinerja ekonomi provinsi yang solid. Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada Triwulan II/2025 tumbuh 2,33 persen secara quarter to quarter (q-to-q) dan 5,23 persen secara year on year (y-on-y).

"Dari sisi lapangan usaha, kategori jasa lainnya mencatat pertumbuhan tertinggi secara q-to-q sebesar 14,88 persen, disusul jasa kesehatan sebesar 10,71 persen," papar Plt. Kepala BPS Provinsi Jawa Barat, Darwis Sitorus, dikutip dari Berita Resmi Statistik.

Sementara itu, kategori industri yang menyumbang 40,08 persen terhadap struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jabar, tumbuh sebesar 1,84 persen.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah mencatat pertumbuhan signifikan sebesar 24,59 persen, diikuti konsumsi rumah tangga 3,59 persen. Kemudian, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) 3,02 persen, konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) 2,01 persen, dan impor 0,62 persen.