Cara Tom Lembong Manfaatkan Momentum Abolisi

Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong punca cara tersendiri memanfaatkan momentum abolisi yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia mendatangi gedung Komisi Yudisial (KY) dan menjalani audiensi terkait laporannya terhadap majelis hakim yang menghukumnya dalam kasus korupsi impor gula.

"Menindaklanjuti laporan kami ke Komisi Yudisial. Mengenai kekhawatiran proses sidang, terutama perilaku para hakim ya, majelis hakim," kata Tom Lembong di gedung Komisi Yudisial, Jakarta Pusat, Senin (11/8/2025).

Dia berharap laporannya dapat mendorong perbaikan sistem peradilan. "Ya supaya bersama-sama kita bisa memanfaatkan momentum dari abolisi ini untuk mendorong perbaikan yang dapat kita dorong. Sayang kan kalau momentum ini tidak dimanfaatkan untuk kebaikan bersama ya," ujarnya.

Tom memandang laporan kepada KY ini bertujuan baik. Ia memastikan tidak ada 0,1 persen niat destruktif dalam laporan ini.

Tom Lembong setelah bebas dari Rutan Cipinang (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/bar Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

"Kami menyampaikan bahwa tujuan kami dalam mengajukan laporan termasuk para hakim ke Komisi Yudisial itu 100% motivasi kami adalah konstruktif. Tidak ada 0,1% pun niat destruktif," kata Tom.

Tom mengaku tidak ingin menjatuhkan orang atau sebuah institusi. Menurut Tom, pelaporan ini merupakan momentum yang positif karena banyaknya atensi masyarakat.

"Tidak ada dalam rekam jejak saya mencoba menjatuhkan atau menggagalkan seseorang atau sekelompok orang atau apalagi sebuah institusi. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Prof Hamzulian, dengan perhatian masyarakat yang begitu luas dan dalam pada perkara saya, ini kami lihat momentum yang sangat positif," ujarnya.

Dia mengatakan dinamika perkara ini juga merupakan momen edukatif untuk masyarakat belajar hukum. Dia menegaskan tidak ada niat personal dan negatif dalam laporan ini.

"Tadi sempat bercanda ya, berkat perkara ini se-Indonesia tahu apa itu mens rea. Ibu rumah tangga di daerah pun juga tahu apa itu mens rea. Jadi itu kan sebuah momentum edukatif se-Indonesia jadi belajar hukum. Dan sekali lagi tidak ada niat yang bersifat personal, apalagi negatif," ujarnya.

Lebih lanjut, Tom mengatakan momentum ini diharapkan menjadi jalan untuk berbenah. Dia mengatakan pihaknya dan Komisi Yudisial sepakat tidak melakukan pembiaran terhadap laporan ini.

Tom Lembong saat menjalani persidangan (Foto: Ari Saputra/detikcom)

"Saya hanya merasakan rasa syukur tapi juga bersama-sama yang sangat kami hormati, rekan-rekan dari Komisi Yudisial dan tim hukum saya, tadi kami sepakat ini tanggung jawab bersama untuk tidak melakukan pembiaran," kata Tom.

"Dan justru kalau bisa dijadikan momentum untuk berbenah dan memperbaiki, seperti yang disampaikan, bagi saya tidak ada justru berbenah itu sesuatu yang patut dibanggakan dan patut kita pandang sebagai sesuatu yang mulia," tambahnya.

KY buka suara. KY memastikan tidak akan membedakan laporan Tom dengan laporan lainnya.

"KY tentu akan menindaklanjuti laporan ini sesuai dengan kewenangan yang ada pada kami. Tidak ada pembedaan, sama dengan laporan-laporan yang lain," kata ketua Komisi Yudisial Amzulian Rifai usai audiensi dengan Tom Lembong.

Jubir KY, Mukti Fajar mengatakan laporan Tom saat ini sedang dalam tahap analisis lanjutan. Meski enggan menanggapi terkait dugaan kepentingan politis dalam kasus Tom, Mukti mengatakan KY fokus mendalami alasan di balik keputusan majelis hakim menjatuhkan hukuman 4,5 tahun penjara terhadap Tom.

"Tentunya KY sebagai lembaga independen, ya kita mendengar bahwa kasus ini, ya ada yang mengatakan ini ada politis, ini ada ini. Tapi kita ingin fokus kepada hakim, apakah hakim ini memutus benar-benar dalam situasi dan kondisi yang independen, yang mandiri, tidak terintervensi apa pun. Baik itu oleh kekuasaan maupun iming-iming, iming-iming uang atau apa," ujar Mukti Fajar.

"Kita ingin memastikan itu supaya kita tahu bahwa keputusan ini benar-benar baik. Jika memang nanti ada proses dari KY sendiri, sekarang sudah memasuki tahap analisis lanjutan," ujarnya.

Dia menegaskan KY akan memproses laporan Tom secara profesional. Namun, dia belum bisa memastikan kapan majelis hakim yang menghukum Tom akan dipanggil terkait laporan ini.

Tom Lembong saat menjalani persidangan (Foto: Ari Saputra/detikcom)

"Kita nggak bisa tentukan berapa lama tapi ini diprioritaskan karena mengusik rasa keadilan masyarakat. Bukan yang lain nggak dilayani. KY mengapresiasi Presiden berikan abolisi tapi KY fokus pada hakimnya, ada apa di balik putusan itu," ujarnya.

Lebih lanjut, Mukti menuturkan KY masih menganalisis laporan Tom. Dia mengatakan pihaknya akan menyampaikan ke publik terkait perkembangan penanganan laporan ini.

"Putusannya saja seribu lembar. KY nggak berwenang analisis putusan, tapi KY akan baca putusan dan itu jadi pintu masuk kalau dianggap putusan itu ada yang tidak wajar, dari situ kita bisa masuk (pemeriksaan)," ucapnya.