Rektor Universitas Paramadina, Prof Didik J Rachbini, memberikan pandangan mengenai relawan dalam sistem demokrasi. Didik menyoroti fenomena relawan yang mendistorsi demokrasi.
"Relawan sebagai bagian dari proses kampanye pemilihan umum adalah bagian pelengkap saja dan tidak terlalu penting di dalam demokrasi. Metode kampanye jaman modern sudah lebih beradab dengan teknologi, televisi, berbagai sarana iklan dan media sosial. Di dalam demokrasi yang modern seperti pemilu legislatif di Jepang hanya dan dominan kampanye lewat poster di tempat yang teratur dan terbatas," kata Prof Didik kepada wartawan, Minggu (10/8/2025).
Didik mengatakan, setelah proses pemilihan umum selesai dan presiden sudah terpilih, unsur-unsur demokrasi formallah yang seharusnya bekerja. Pemerintahan berdasarkan konstitusi berjalan dengan pilarnya, baik pemerintah eksekutif, parlemen legislatif, maupun lembaga hukum yudikatif.
"Keseimbangan ketiga lembaga ini adalah model dan sistem yang dipraktikkan dalam menjalankan demokrasi modern, dan kekuasaan legal berdasarkan konstitusi. Jika ada kekuasaan lain yang menjadi bayang-bayang masuk ke dalam sistem ini dan ikut mengelola kekuasaan, maka sistem demokrasi rusak, seperti terjadi selama ini," tutur dia.
"Tidak ada lagi unsur-unsur dan lembaga ekstra demokrasi yang dijejalkan masuk ke dalam sistem dan bekerja menekan lembaga-lembaga formal yang sudah ada. Interaksi presiden terpilih dengan lembaga ekstra demokrasi ini menjadi dominan karena ada sejarah keterpilihan residen berasal dari dukungan sumberdaya politik relawan ini. Karena relasi kuasa yang kemudian maka sistem pemerintahan menjadi limbung kacau dan terganggu. Parlemen dilemahkan dan lembaga hukum dipakai sebagai alat politik," imbuhnya.
Didik kemudian menyoroti relawan di era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Dia menyinggung relawan Jokowi, Projo.
"Di masa pemerintahan Jokowi lembaga ekstra demokrasi dari organisasi relawan seperti Projo berfungsi mendistorsi demokrasi dan menjadikan sistem demokrasi keropos dan terdegradasi. Inilah yang terjadi pada masa pemerintahan Jokowi," tutur dia.
Menurut Didik, akhir-akhir ini akhir-akhir ini relawan politik akan terus dihidupkan dan bergerak melipir ke arah Presiden Prabowo Subianto. Dia menyarankan agar Prabowo tidak menerima tawaran relawan itu untuk bergabung.
"Jika ini terjadi, maka pemerintahan Prabowo akan tertular dan terjangkiti hama demokrasi Projo. Ini akan berat bagi masa depan demokrasi kita. Karena itu, pemerintahan Prabowo sebaiknya tidak menerima tawaran Projo untuk bergabung ke dalam pemerintahan karena akan menjadi penyakit demokrasi," jelasnya.
Didik mengatakan kritik harus disampaikan terhadap relawan yang bekerja di dalam pemerintah selama ini. Dia menekankan relawan harusnya hanya menjadi instrumen selama kampanye.
"Kita perlu melakukan kritik terhadap relawan yang bekerja di dalam pemerintahan Jokowi selama ini. Relawan politik pada dasarnya adalah instrumen mobilisasi dukungan saat kampanye, bukan entitas permanen yang memiliki peran formal di dalam tata kelola negara. Dalam demokrasi modern, begitu pemilu selesai dan pemerintahan terbentuk, semua fungsi politik seharusnya dijalankan oleh lembaga resmi yang diatur oleh konstitusi: eksekutif, legislatif, dan yudikatif," sebut dia.
"Jika orgaisasi relawan dihidupkan di dalam pemerintahan, maka organisasi ini akan menjadi entitas ekstra, berada di bawah karpet. Peranannya seperti hama, yang merusak sistem dan memang tidak perlu ada di dalam pemerintahan Prabowo agar tidak tertular penyakit demokrasi selama ini. Demokrasi di negeri ini akan lebih sehat jika terhindar dari bayang-bayang ektra legal ini, yang dalam pengalaman kita menghantui pemerintahan yang konstitusional," imbuhnya.
Didik lantas menyarankan agar Projo membentuk partai politik. Sebab, menurutnya, Projo memiliki jaringan yang luas.
"Karena jaringannya sudah luas, Projo sebaiknya mendukung demokrasi dengan menjadikan dirinya sebagai partai, yang formal, legal dan diakui oleh konstitusi, Projo jangan menjadi alap-alap dan hama demokrasi yang hidup di bawah karpet dan terus menggerogoti demokrasi. Inisiatif untuk masuk ke dalam pemerintahan menjadi indikasi akan mengulangi lagi praktik-praktik membusukkan demokrasi dari dalam," kata Didik.
Tonton juga video "Netizen Brasil Apresiasi Tim Relawan Evakuasi Pendaki Juliana Marins" di sini:
(lir/gbr)