Heboh Gaji Terkuras Ongkos, Legislator Usul Moda Transportasi Direformasi

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, berpandangan tingginya biaya transportasi yang dialami masyarakat di kota-kota besar lantaran moda transportasi yang belum terintegrasi. Menurutnya, harus ada desain ulang sistem integrasi transportasi di RI.

"Masalah ini tidak bisa diatasi dengan pendekatan sektoral yang terpisah-pisah. Pemerintah perlu melakukan desain ulang sistem integrasi moda transportasi secara sistemik dan berdasarkan kebutuhan pengguna," kata Andi Iwan Aras kepada wartawan, Rabu (6/8/2025).

Adapun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kota-kota penyangga Ibu Kota, seperti Bekasi dan Depok, menanggung beban biaya transportasi paling berat. Rata-rata pengeluaran transportasi bulanan di Bekasi mencapai Rp 1,9 juta, diikuti Depok Rp 1,8 juta, Surabaya Rp 1,6 juta, Jakarta Rp 1,59 juta, dan Bogor Rp 1,2 juta.

Iwan Aras menekankan pentingnya pemerintah memastikan keterhubungan antara moda pengumpan dan moda utama dalam satu sistem yang ramah bagi pengguna jasa transportasi. Ia berharap moda transportasi pun terjangkau di kantong penumpang.

"Pemetaan jalur first mile dan last mile perlu dilakukan secara menyeluruh. Yang tidak kalah penting adalah memastikan moda pengumpan dan moda utama benar-benar terhubung dalam satu sistem yang ramah pengguna, mudah diakses, dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat," tuturnya.

Iwan mendorong penguatan peran pemerintah daerah dalam perencanaan transportasi lintas kawasan. Termasuk, katanya, pentingnya sinergi antar kementerian dan BUMN sektor transportasi.

"Subsidi transportasi sebaiknya tidak hanya difokuskan pada tarif utama seperti kereta atau BRT (Bus Rapid Transit), tetapi juga mencakup biaya akses ke dan dari moda tersebut agar ekosistem transportasi menjadi lebih inklusif," ujar Iwan.

Ia mengatakan Komisi V DPR akan terus mengawal proses perencanaan dan penganggaran pemerintah dalam sektor tersebut. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan agar reformasi transportasi tidak terbatas pada pembangunan infrastruktur fisik.

"Kami ingin memastikan transformasi juga terjadi dalam aspek layanan, dengan berbasis data dan menjawab kebutuhan nyata masyarakat," ujar Iwan.

"Kami meyakini, pemerintah pastinya telah memikirkan berbagai upaya intervensi untuk memastikan pelayanan moda transportasi bagi masyarakat semakin lebih baik dari waktu ke waktu," sambungnya.

Sebagai informasi, dalam survei biaya hidup Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2018, rata-rata kontribusi ongkos transportasi per bulan masyarakat Indonesia mencapai 12,46% dari total biaya hidup. Padahal menurut World Bank, porsi pengeluaran ongkos transportasi yang ideal tak lebih 10% dari total biaya hidup bulanan.

Masih dari data BPS, rata-rata biaya transportasi per bulan di kota besar juga nampak cukup tinggi, umumnya sudah berada di atas Rp 1 jutaan per bulan. Paling tinggi ada di Bekasi yang mencapai Rp 1,9 juta per bulan atau setara dengan 14% dari total biaya hidup, kemudian ada juga Depok yang mencapai Rp 1,8 juta per bulan atau setara dengan 16,3% dari total biaya hidup.

Sementara itu, di Surabaya biaya rata-rata transportasi per bulan menyentuh angka Rp 1,62 juta atau sebesar 13,61% dari total biaya hidup. Kemudian di Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional tempat banyak perusahaan-perusahaan besar berkantor, biaya transportasi mencapai Rp 1,59 juta per bulan atau sebesar 11,8% dari total biaya hidup.

Data ini diungkapkan langsung oleh Dirjen Integrasi Transportasi dan Multimoda Kementerian Perhubungan Risal Wasal dalam diskusi di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Kamis (31/7/2025). Dia menilai mahalnya ongkos transportasi di kota-kota besar terjadi karena belum teritegrasinya transportasi umum di Indonesia.

Tonton juga video "Mensos Pastikan Sistem Gaji Guru Sekolah Rakyat Seperti ASN" di sini: